Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Pemerintah Kota Surabaya mendapat penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award, setelah dipastikan minimal 95 persen warganya telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Penghargaan ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin di Jakarta. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. UHC Award tahun 2023 ini diberikan kepada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten Kota.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Hernina Agustin Arifin mengatakan, penghargaan ini merupakan buah sinergitas antara Pemkot Surabaya dan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
BACA JUGA : BPJS Kesehatan Tingkatkan Transformasi Mutu Layanan dan Perbaikan Alur Layanan
“Pemerintah Kota Surabaya, merasa bertanggungjawab, untuk memberikan penjaminan manfaat pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduknya. Guna mewujudkan jaminan manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat ini. Pemkot Surabaya kemudian melakukan sinergi dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dengan harapan seluruh penduduk Kota Surabaya, tidak lagi akan merasa kesulitan jika memerlukan pelayanan, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Oleh karena itu, lanjut Hernina, sinergi BPJS Kesehatan selaku badan penyelenggara jaminan sosial khususnya bidang layanan kesehatan, oleh Pemkot Surabaya ini disambut baik. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC.
“Terhitung sejak April 2021, sebanyak 2.970.834 jiwa penduduk Kota Surabaya telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dari total jumlah penduduk 2.972.801 jiwa atau sebesar 99.93%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Surabaya telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” terang Hernina.
BACA JUGA : Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Peningkatan Mutu Layanan di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya
Hadir pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengupayakan UHC sampai 90 persen. Dari usaha inilah Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada menteri PMK, menteri kesehatan, dan menteri Dalam Negeri yang selalu memberi semangat untuk selalu berbuat terbaik kepada umat.
“Alhamdulillah Pemerintah Kota Surabaya hari ini mendapatkan penghargaan terkait dengan UHC atau jaminan kesehatan. Semenjak pertama kali menjabat yang kita pikirkan adalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, jadi bagaimana supaya mereka tidak memikirkan lagi masalah pengobatan, sehingga dapat mengurangi salah satu faktor pengeluaraan untuk masyarakat miskin,” ujar Eri.
Eri menyatakan guna mewujudkan UHC, sekaligus memberikan jaminan layanan kesehatan bagi warganya, Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 480 milyar per tahun. Ia menyebutkan bagi warga Surabaya yang ingin berobat, cukup menggunakan KTP saja.
BACA JUGA : Ikak: BPJS Kesehatan Jaga Kesehatan Seluruh Lapisan Masyarakat Tanpa Pandang Bulu
Jadi, lanjut Eri, kalau warga yang sakit dan sudah mendapat KTP, cukup menggunakan KTP akan dilayani gratis. Eri juga menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah bersinergi dengan pemerintah dan telah memberikan yang terbaik buat masyarakat Surabaya terkait masalah kesehatan, sehingga siapapun yang sakit dapat berobat di rumah sakit manapun.
“Saya berharap dengan program UHC ini maka masyarakat Surabaya semakin terjaga kesehatannya dan kesejahteraannya dan itulah tujuan akhir pemerintah Surabaya.” tutup Eri. (JM01)
