Ini Aturan Terbaru Perjalanan Selama Masa PPKM

0
725
Ini Aturan Terbaru Perjalanan Selama Masa PPKM
Ini Aturan Terbaru Perjalanan Selama Masa PPKM (foto: istimewa)

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali akan dilakukan mulai hari ini, atau tepatnya pada 11–25 Januari 2021.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan perjalanan untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yang merupakan perpanjangan dari SE sebelumnya, yakni SE Satgas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 (yang berlaku hingga 8 Januari 2021).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menuturkan pihaknya akan kembali melakukan pembatasan angkutan darat melalui pembatasan kapasitas angkutan umum maksimal 50 persen dan pelaksanaan rapid test antigen acak di sejumlah tempat.

“Jadi sesuai dengan surat edaran kami No 01/2021, selama masa PPKM untuk pembatasan jalan menggunakan moda transportasi darat, untuk kendaraan pribadi kami mengimbau kepada masyarakat sudah menggunakan rapid test antigen,” jelasnya di sela kunjungan ke Pelabuhan Patimban, Minggu (10/1/2021).

Baca juga : Ini Kondisi Orang yang Tak Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Dalam SE terbaru ini, dijabarkan syarat perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa, Baik antar-provinsi/kabupaten/kota.

Berikut beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan;

  1. Akan ada random check. Bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum darat, sewaktu-waktu akan dilakukan tes acak (random check) rapid test antigen oleh Satgas Penanganan Covid-19 daerah.
  2. Syarat RT-PCR atau rapid test antigen. PPDN yang menggunakan moda transportasi udara, darat, dan laut, termasuk kereta api wajib memiliki hasil negatif tes RT-PCR atau hasil nonreaktif rapid test antigen. Sementara pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, hanya diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen sebagai persyaratan perjalanan.
  3. Wajib mengisi e-HAC. Tak hanya wajib menunjukkan hasil negatif tes Covid-19, PPDN juga wajib mengisi electronic-Health Access Card (e-HAC) Indonesia. Pengisian e-HAC Indonesia ini bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi. Pengecualian berlaku untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi kereta api
  4. Batas maksimal sampel diambil. Batas maksimal pengambilan sampel untuk hasil tes RT-PCR bagi pengguna transportasi udara adalah maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk pengguna transportasi udara yang menunjukkan hasil rapid test antigen, sampelnya harus diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Baca juga : Ini 11 Kab/Kota di Jatim yang Berlakukan PPKM Mulai 11-25 Januari

Bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi laut dan kereta api antarkota yang menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen, sampel untuk kedua tes tersebut harus diambil maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara itu, untuk pelaku perjalanan dengan moda transportasi darat yang bisa menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen, sampelnya harus diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.

  1. Pengecualian RT-PCR atau rapid test antigen. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Pengecualian juga berlaku untuk perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi.

Pengecualian ini juga berlaku untuk perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi darat, baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan.

Perjalanan seperti itu tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR atau pun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Namun jika diperlukan, bisa saja dilakukan tes acak oleh Satgas Penanganan Covid-19 daerah.

  1. Menaati protokol kesehatan. Selain melengkapi syarat perjalanan, PPDN juga wajib melaksanakan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sedang untuk masker harus kain tiga lapis atau masker medis.

PPDN juga tidak diperkenankan berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, laut, kereta api, dan udara.

Baca juga : Tahun 2021 Anggaran Pendidikan Capai Rp 550 Triliun

PPDN juga tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari dua jam, kecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan.

  1. Masa berlaku aturan. Aturan dalam SE ini berlaku efektif mulai tanggal 9–25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
  2. Jika hasil negatif/nonreaktif tapi bergejala. Jika hasil rapid test antigen atau RT-PCR pelaku perjalanan negatif atau nonreaktif tapi menunjukkan gejala, pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan. PPDN diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

    9. Perubahan dari SE sebelumnya. Beberapa aturan dalam SE terbaru ini mengalami beberapa perubahan dari SE sebelumnya. Salah satunya pada syarat hasil tes untuk moda transportasi darat, laut, dan udara.

Dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020, tertera bahwa selama PPKM, bagi PPDN yang naik moda transportasi udara dan kereta api antarkota, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif dengan rapid test antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan. Sementara dalam SE terbaru, tertera syarat bagi PPDN dengan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam.

Baca juga : Presiden: Bantuan Tunai 2021 Disalurkan Langsung Tanpa Potongan Apapun

Selama PPKM Jawa-Bali Selain menggunakan RT-PCR, PPDN juga bisa menggunakan rapid test antigen yang sampelnya diambil paling lama 2×24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian, dalam SE Nomor 3 Tahun 2020, untuk PPDN yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, hanya diimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara dalam SE terbaru, aturan yang berlaku sedikit berbeda. syarat RT-PCR atau rapid test antigen ini berlaku untuk PPDN yang menggunakan moda transportasi perjalanan laut dan kereta api antarkota. Sampel harus diambil maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan. PPDN yang hanya diimbau untuk menggunakan RT-PCR atau rapid test antigen hanyalah yang menggunakan moda transportasi darat pribadi. (JM01)