Gresik, JATIMMEDIA.COM – Kabar gembira kembali diterima masyarakat Jatim. Di awal Tahun 2020, Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 2.020 sertifikat tanah untuk masyarakat Gresik, Lamongan, Bangkalan, Surabaya dan Sidoarjo, yang dipusatkan di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kab. Gresik, Senin(27/1/2020).
Sertifikat tanah sebanyak 2.020 itu, diberikan dengan rincian 2.000 sertifikat tanah masyarakat dan 20 aset pemerintah daerah dan kabupaten. Untuk 20 aset pemerintah daerah diserahkan langsung Presiden RI, dan diterima langsung oleh kepala BPKAD Jawa Timur, Bobby Soemiarsono.
Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa hari ini ia sangat senang karena ada 2.020 sertifikat yang dibagikan. Ia juga menceritakan, pada tahun 2015 ada 126 juta sertifikat tanah yang harusnya keluar. Namun saat itu yang pegang baru 46 juta.
“Ada 80 juta yang belum dipegang masyarakat. Per tahun BPN hanya bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat. Jadi butuh waktu160 tahun baru dapat selesai. Siapa yang mau menunggu 160 tahun,” ungkapnya.
Untuk itu, Jokowi memberikan target pada Manteri ATR/BPN untuk mempercepat proses pengeluaran sertifikat tanah untuk rakyat. Hasilnya, kata dia, 2017 ia minta 5 juta, 2018 naik jadi 7 juta sertifikat, dan 2019 naik menjadi 9 juta sertifikat.
“Keluar sertifikat harus cepat dan masyarakat harus pegang. Saya bilang ke pak menteri, kalau tidak bisa maka saya copot. Ternyata target bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Percepatan sertifikat tanah rakyat itu menjadi salah satu program unggulan Presiden Jokowi. “Setiap saya pergi ke desa, kampung, yang masuk ke telinga saya paling banyak adalah konflik tanah dan sengketa lahan. Gak di Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar,” jelasnya.
Presiden Jokowi juga menambahkan, bagi masyarakat yang sudah memegang sertifikat, untuk berhati hati saat menggunakannya. Sertifikat boleh dijadikan agunan hanya untuk modal usaha, investasi dan modal kerja.
“Sertifikat tanah, jangan diagunkan hanya untuk konsumtif seperti membeli mobil. Gunakan untuk usaha, baru keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk membeli mobil dan kepentingan lain,” jelasnya.
Jokowi juga meminta, bagi yang sudah memiliki sertifikat untuk merawatnya. Sertifikat yang sudah dipegang dibungkus plastik agar tidak rusak. Kemudian di foto copy dan disimpan di tempat yang aman.
“Tujuan dari di fotocopy adalah apabila hilang bisa diurus dengan mudah,” terang Jokowi.
Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan Djalil menjelaskan, seluruh tanah di Jatim ditargetkan akan bersertifikat semua pada Tahun 2024. Target tersebut merupakan perintah Presiden RI yang wajib dilaksanakan.
“Masyarakat harus bersabar karena proses sertifikasi tanah terus dilakukan sampai tuntas,” jelasnya.
Sofyan Djalil juga menegaskan, adanya program Tanah Sertifikat Langsung (PTSL) akan memberikan banyak manfaat, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga pemerintah. Diantaranya diketahui batas desa jelas, meminimalisir sengketa tanah lebih mudah diselesaikan, tata ruang meningkat dan meningkatkan pinjaman uang perbankan untuk modal usaha.
Tercatat pada tahun 2018, dari sertifikat yang dijadikan jaminan sebesar Rp 91 triliun. Angka tersebut meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 109 triliun.
“Dengan masyarakat memiliki sertifikat, masyarakat bisa menjadikan sebagai agunan. Meskipun sebelumnya belum mempunyai akses perbankan. Dan kami janji, paling lambat 2024 semua tanah di Jatim sudah bersertifikat. Ini tentunya perlu kerja keras dari BPN,” ujarnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah yang juga menyertai rombongan Presiden menambahkan, pada tahun 2019 sudah ada 11,2 juta bidang tanah yang sudah disertifikatkan. Dan secara keseluruhan, masih ada 9,4 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. (JM01)
