Penasehat Hukum David Handoko Ungkap Banyak Kejanggalan Dan Rekayasa Hukum

0
16
Penasehat Hukum David Handoko Ungkap Banyak Kejanggalan Dan Rekayasa Hukum
Penasehat Hukum David Handoko Ungkap Banyak Kejanggalan Dan Rekayasa Hukum

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menjadikan David Handoko sebagai terdakwa, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, tim penasehat hukum David Handoko membeberkan adanya kejanggalan dalam perkara ini.

Selain itu, penasehat hukum Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, SH dan Muadji, SH juga mengungkap adanya rekayasa hukum yang dilakukan penyidik, jaksa dan Anna Prayogo.

Diawal pembacaan nota keberatan atau pledoi yang dibacakan Muadji, SH, tim penasehat hukum David Handoko memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menyatakan perkara pidana dengan terdakwa David Handoko ini adalah perkara perdata karena pengaduannya atau laporan polisi, telah lewat 6 bulan atau sudah kadaluwarsa sejak kejadian, sehingga bertentangan dengan pasal 74 KUHP.

“Kami memohon kepada majelis hakim, supaya menyatakan terdakwa David Handoko terbukti bersalah tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, dan oleh sebab itu maka terdakwa David Handoko harus lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van recht vervolging,” ujar Muadji saat membacakan nota pembelaannya.

Muadji dalam nota pembelaannya juga memohon supaya majelis hakim mengembalikan semua harkat dan martabat terdakwa David Handoko seperti semula, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengeluarkan terdakwa David Handoko dari Rutan Polda Jatim, termasuk mengembalikan alat bukti semua Hand Phone terdakwa David Handoko.

Apa yang membuat tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim supaya menyatakan bahwa terdakwa David Handoko harus dibebaskan dari tuntutan dan dakwaan JPU atau onslag van recht vervolging?

Dalam nota pembelaan atau pledoi sebanyak 55 lembar halaman ini dijelaskan, dalam perkara ini, pengaduan atau laporan polisi Anna Prayogo di Polda Jatim dengan nomor laporan: LP-B-453/VI/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 16 Juni 2020, dimana dalam laporan itu dinyatakan David Handoko sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana penipuan, melanggar pasal 378 KUHP.

Terkait dengan laporan Anna ke polisi itu, penasehat hukum terdakwa menilai jika laporan tersebut sudah lewat tempo, karena kejadiannya kurang lebih empat tahun yang lalu, sekitar tahun  2016-2017.

“Dengan kurun waktu yang begitu lama itu, maka laporan polisi yang dimaksud sudah kadaluarsa. Untuk masa tempo kedaluwarsa suatu tindak pidana, diatur dalam pasal 74 KUHP yang menyatakan : “Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam dinegara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah dia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia.”ungkap Muadji.

Seharusnya, lanjut Muadji, jika Anna Prayogo merasa dirugikan atau ditipu, ia langsung mengadukan terdakwa David Handoko ke Polda Jatim, sebelum tempo enam bulan sejak perbuatan penipuan yang dimaksud itu dilakukan David Handoko.

“Karena perkara ini jelas-jelas melewati tempo, majelis hakim tidak boleh memutus hal yang bertentangan dengan hukum, khususnya bertentangan dengan pasal 74 KUHP,” jelasnya.

Baca juga : Penasehat hukum David : Tuntutan Jaksa Tidak Memenuhi Keadilan Dan Terkesan…

Selain itu, dalam nota pembelaannya, tim penasehat hukum terdakwa secara tegas juga menyatakan bahwa perkara ini bukan lagi dilaporkan sebagai tindak pidana, melainkan hutang piutang, digugat secara perdata ganti rugi atau di pailitkan, jika terdakwa David Handoko mempunyai kewajiban bayar.

“Hal ini dikuatkan saksi Anna Prayogo dalam kesaksiannya di PN. Surabaya tanggal 17 Maret 2021, dimana dalam kesaksiannya Anna Prayogo menyatakan tujuan dia melapor ke Polda Jatim, minta supaya uangnya bisa dikembalikan terdakwa David Handoko,” tandas Muadji, mengutip isi nota pembelaan.

Halaman selanjutnya: Jika dianalisa hukumnya…