Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Dengan diimplementasikannya bahan bakar biodiesel, PT Pertamina (Persero) membutuhkan pasokan CPO dengan jumlah yang besar. Karena itu Pertamina memerlukan dukungan pemerintah untuk memberikan harga crude palm oil (CPO) dengan menyediakan kuota kewajiban pemenuhan kebutuhan atau domestic market obligation.
“Kami memerlukan support terkait dengan CPO ini. Dan kami memerlukan DMO baik volume dan harga. Jadi batas bawah menjamin kelangsungan usaha produsen, tetapi kami juga harus menjaga adanya selling price guna menjaga keberlangsungan Pertamina,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Rabu (29/1/2020).
Ditambahkan Nicke, sejak diimplementasikannya program biodiesel, kebutuhan akan CPO terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2018, Pertamina telah menyerap unsur nabati berupa Fatty Acid Methyl Ether (FAME) sebanyak 3,2 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut terus meningkat pada periode selanjutnya, dimana Pertamina menyerap sebanyak 5,51 juta KL FAME sepanjang 2019 yang digunakan untuk bahan bakan biodiesel 20 persen (B20).
“Pemerintah tahun ini menargetkan untuk penggunaan biodiesel 30 persen (B30). Dengan demikian, kebutuhan serapan FAME pada tahun ini pun ditargetkan lebih besar lagi. Dan dengan penyerapan ini, diharapkan harga CPO juga akan naik, yang tentunya juga mendatangkan pendapatan dari sisi pendapatan ekspor dan juga pajak,” terangnya.
Untuk itu, lanjutnya, Pertamina menargetkan dapat menyerap 8,38 juta FAME sepanjang 2020. Jumlah ini meningkat sekitar 52,36 persen dibandingkan dengan serapan pada tahun lalu.
“Berarti memang harus ada supply yang pasti. Dan salah satu cara menjaminnya adalah dengan kebijakan DMO,” terang Nicke. (JM01)
