Jakarta, JATIMMEDIA.COM – PLN dalam dua tahun akan melakukan program gasifikasi pembangkitan, yang berdampak pada pengurangan konsumsi solar sebesar 1,6 juta kiloliter (KL) per tahun. Artinya, dengan adanya pengurangan solar ini, maka akan ada pengurangan biaya operasi sebesar Rp 4 triliun.
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, perhitungan tersebut telah berdasarkan identifikasi sejumlah pembangkit listrik yang bahan bakar solarnya bisa dikonversi ke gas. Dari hasil identifikasi, ada lima wilayah yang masuk dalam program gasifikasi pembangkitan tersebut, yaitu Sumatra, Kalimantan, Bali Nusra, Sulawesi, dan Papua.
“Jadi Penurunan konsumsi BBM dari 2,6 juta KL ke 1,6 juta KL tersebut akan mengurangi biaya operasi,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PLN.
Zulkifli juga menjelaskan, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019–2028, proyeksi kebutuhan LNG cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, dimana tahun ini, proyeksi kebutuhan LNG sebesar 221 triliun british thermal unit (TBTU).
Kebutuhan LNG diproyeksi akan menurun menjadi 215 TBTU pada 2021. Namun, setelahnya proyeksi kebutuhan terus meningkat yakni 2022 (229 TBTU), 2023 (264 TBTU), 2024 (275 TBTU), 2025 (316 TBTU), 2026 (354 TBTU), 2027 (389 TBTU), dan 2028 (417 TBTU).
“Sementara untuk kebutuhan solar, kami proyeksikan akan terus menurun, dari 1,8 juta KL pada 2020 menjadi 1 juta KL di 2021, 403.000 KL di 2022, 408.000 KL pada 2023, dan terendah pada 2024 sebesar 330.000 KL,” terangnya, sambil menambahkan bahwa setelah tahun 2024, diproyeksi kebutuhan solar justru meningkat menjadi 369.000 KL pada 2025, dan tertinggi terjadi pada 2028 sebesar 446.000 K,” lanjut Zulkifli.
Program gasifikasi pembangkitan diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No.13/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, Serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG Dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Dan beleid tersebut mengatur konversi 52 pembangkit listrik ke gas dengan kapasitas total 1.697 MW.
“Nantinya, PLN mendapatkan kepastian pasokan LNG sebesar 166,98 miliar British thermal unit per hari (BBTUD),” lanjutnya.
Dalam beleid ini, disebutkan enam poin penting untuk mengawal pembangunan infrastruktur dan gasifikasi pembangkit PLN. Mulai dari penugasan kepada Pertamina untuk memasok dan membangun infrastruktur LNG guna pengoperasian 52 pembangkit PLN tersebut.
Selain itu, Pertamina diminta menyelesaikan pembangunan infrastruktur sementara PLN menyelesaikan kegiatan gasifikasi pembangkit dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak Kepmen ditetapkan. (JM02)