Forkopimda Jatim Rapatkan Barisan Percepat Penanganan Covid-19 di Jatim

0
2
Forkopimda Jatim Rapatkan Barisan Percepat Penanganan Covid-19 di Jatim
Forkopimda Jatim Rapatkan Barisan Percepat Penanganan Covid-19 di Jatim

Batu, JATIMMEDIA.COM – Guna memutus mata rantai  penyebaran Covid-19 di Jawa Timur dibutuhkan sinergitas  yang  komperhensif serta  kerja keras semua pihak. Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, merapatkan barisan percepat penanganan Covid-19 di Jatim dengan mengundang seluruh Bupati/Walikota, para Kapolres dan Dandim dan Ketua Fraksi DPRD pada Rakor Percepatan Penanganan Covid -19 di Jatim Klub Bunga, Kota Batu, Jumat (11/9/2020).

Gubernur menjelaskan bahwa semua pihak harus lebih detail membreak down sekaligus mengantisipasi kluster-kluster penularan penyebaran Covid-19 baru, terutama dari beberapa kluster yang muncul seperti kluster keluarga, pilkada hingga kluster perkantoran.

Oleh karena itu, Forkopimda  Jawa Timur  melakukan evaluasi  dan langkah strategis ke depan untuk memastikan  bahwa  penangananan penyebaran Covid-19 terkendali dan dilakukan secara komprehensif  lewat penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Kita sadari Covid-19 ini merupakan persoalan dunia. Maka, ini menjadi tugas kita untuk membangun soliditas dan solidaritas dengan gerakan seirama menanggulangi penyebaran Covid-19,” Kata Khofifah.

Dihadapan Bupati/Walikota yang hadir, Khofifah juga memastikan, bahwa kapasitas Bed Isolasi di Jatim  cukup aman, dengan jumlah bed isolasi sebanyak 6.611 bed dan ICU isolasi 860 bed. Dengan kapasitas yang mencukupi tersebut, maka  Jatim sebagai wilayah dengan kapasitas bed isolasi maupun ICU isolasi tertinggi di Indonesia.

“Kita pastikan, bed isolasi di Jawa Timur  cukup aman. Dan Jatim bisa mengelola Covid-19 melalui kesiapan layanan kesehatan dan pendisiplinan protokol kesehatan secara ketat melalui koordinasi dan konsolidasi semua pihak, secara kintinyu,” ungkapnya.

Hingga hari ini, pemeriksaan rapid tes  dan tes PCR terus dilakukan. Sebanyak 933.082 jumlah rapid test telah dilakukan di Jatim dan tertinggi secara nasional dengan populasi Jatim sekitar 40 juta penduduk. Sementara masyarakat yang telah di test PCR mencapai 251.164 orang.

Khofifah Minta Bupati/Walikota Percepat Realisasi Anggaran

Dalam kesempatan itu, Khofifah minta kepada para bupati/walikota untuk mewaspadai munculnya kluster-kluster baru, meskipun secara prosentase tingkat kesembuhan Jawa Timur tertinggi di Pulau Jawa dengan Kapasitas Bed Isolasi dan ICU tertinggi secara nasional serta Rapid Test dan PCR tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Diakhir sambutannya, Khofifah berpesan kepada bupati/walikota untuk lebih memperhatikan optimalisasi realisasi anggaran agar lebih tepat sasaran sehingga serapannya bisa lebih maksimal.

Percepatan realisasi ini, lanjutnya harus berseiring dengan ketepatan akuntabilitas penggunaan anggaran yang ada. Bahkan Bapak Presiden juga terus mengingatkan untuk mengoptimalkan penggunaan amggaran secara tepat sasaran dengan menggerakkan ekonomi masyarakat seiring dengan upaya menjaga kesehatan dan  keselamatan masyarakat.

“Tolong maksimalkan  realisasi anggaran masing-masing. Jika ada  daerah yang  masih rendah realisasi anggarannya, saya berharap bisa segera ditingkatkan, mengingat saat seperti ini pembeayaan yang dapat diharapkan segera cair adalah dari penggunaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah,” jelasnya.

Antisipasi Munculnya Kluster Baru

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran meminta kepada semua pihak untuk bersama sama menurunkan positifity rate, fatality rate  dan  meningkatkan recovery rate melalui kepatuhan yang tinggi terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada bupati/walikota untuk melakukan identifikasi maping dan identifikasi tempat tempat yang menjadi kluster baru di setiap wilayah masing masing.

Kapolda menilai, beberapa Kluster yang perlu diwaspadai adalah kluster seperti area pasar, rumah sakit, mall, tempat ibadah dan tempat bekerja. Bahkan, akhir akhir ini terdapat kluster baru yang cukup memprihatinkan seperti kluster keluarga, pasar atau perkantoran.

“Saya melihat ini terjadi karena pergerakan orang dipermukiman dan perbelanjaan masih tinggi. ini yang harus diwaspadai munculnya kluster baru,” terangnya.

Pihaknya berharap, kepada semua pihak untuk jangan pernah bosan  menggunakan masker guna mencegah munculnya kluster terbaru.

“Kita tidak boleh lelah mengajak masyarakat untuk menggunakan masker. Mari jadikan Masker sebagai gaya hidup baru,” jelas Fadil.

Guna menghindarkan Kluster baru di perkantoran, Kapolda juga meminta agar mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid bisa diijinkan untuk Work From Home (WFH). Sementara untuk menghindari kluster Pilkada, Kapolda minta agar seluruh kontestan harus mempersiapkan protokol kesehatan secara ketat kepada tim sukses dan tim pemenangannya, sehingga pilkada tetap berkualitas dan sehat.

Kapolda juga akan mengantisipasi jika terdapat adanya kluster baru di sektor olahraga ketika munculnya pertandingan di Liga I yang sebanyak 5 klub asal Jatim yang terbukti tingkat penyebaran masih tinggi.

“Kami akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada suporter dan pendukung agar pertandingan tanpa penonton bisa dilaksanakan dengan maksimal, sehingga penyebaran Covid-19 bisa terkendali dengan baik,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah menekankan, para kepala daerah selalu berkoordinasi para kapolres dan dandim.

Ia menilai pekerjaan ke depan cukup berat diantaranya, penanganan Covid-19 Pemilukada, Liga I dan adanya kluster baru seperti keluarga, pesantren, perkantoran

Dalam pemulihan ekonomi, Pangdam berharap, seluruh bupati/walikota secara serius mencari solusi sumber ekonomi rakyat kecil  yang terbukti rentan terhadap dampak ekonomi yang ada.

“Kami mengharapkan, selain fokus kepada penanganan kesehatan juga menghidupkan ekonomi rakyat kecil. Beri kesempatan masyarakat untuk menggeliatkan kembali aktifitas ekonomi dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat,” tutupnya. (JM01)