Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI/BP2MI dengan Bank Jatim. Kerja sama ini mengusung tema Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi
Adapun ruang lingkup di dalam perjanjian tersebut meliputi beberapa hal. Antara lain penyebarluasan informasi edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dalam berbagai media, penyediaan dan fasilitasi akses layanan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan PMI dan keluarga, serta penyelenggaraan literasi keuangan serta pemanfaatan remitansi di dalam dan luar negeri.
Menurut Winardi, kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan pemahaman keuangan, pengelolaan remitansi yang produktif, perluasan akses layanan perbankan, serta penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya.
Harapannya, dengan manajemen keuangan yang tepat, para PMI mampu merencanakan masa depan yang lebih cerah, membangun usaha yang produktif, serta mendongkrak kualitas hidup secara berkelanjutan.
”Ke depan, Bank Jatim akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan misi perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan,” tambah Winardi.
Di sisi lain, Wakil Menteri KP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, memberikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh yang ditunjukkan oleh Pemkab Jember dalam melindungi para pekerja migran. Dzulfikar mengingatkan bahwa kesiapan kompetensi dan penguasaan bahasa asing adalah modal mutlak bagi generasi muda yang ingin berkarier di luar negeri.
”Kesuksesan jalan sehat ini kita harapkan akan diikuti dengan peningkatan penempatan pekerja migran yang legal dan aman dari Kabupaten Jember. Target kita, angka penempatan prosedural yang aman dan terlindungi bisa naik hingga 100 persen ke depannya,” kata Dzulfikar dengan tegas.
Melalui Gerakan Nasional Migran Aman ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk memilih jalur keberangkatan yang legal, aman, dan terlindungi akan semakin meningkat. Pemerintah pusat dan daerah pun berkomitmen penuh untuk mengawal usulan strategis guna memangkas angka keberangkatan non-prosedural sekaligus mempertebal perlindungan bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia.(JM02)
