
Dukungan penguatan ekosistem anti-kecurangan juga disuarakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif dalam menghadapi risiko kecurangan, sehingga masyarakat tidak menghadapi risiko kesehatan sendirian karena negara hadir lewat BPJS Kesehatan. Ia juga mengingatkan agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa sinergi yang dibangun tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat kepentingan tertentu, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.
Dalam rangkaian INAHAFF 2026 ini, penghargaan juga diberikan kepada berbagai pihak yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:
Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik: Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC; Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si; serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik: Terbaik 1 Kabupaten Purbalingga, Terbaik 2 Kota Medan, dan Terbaik 3 Kabupaten Banyumas.
Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik: Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Riau, dan Terbaik 3 Provinsi Jawa Barat.
Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik: Terbaik 1 Kabupaten Kotawaringin Barat, Terbaik 2 Kabupaten Karawang, dan Terbaik 3 Kabupaten Sukabumi.
Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik: Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Terbaik 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat.(JM02)














