Home Umum Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Kolaborasi Lintas Sektor di INAHAFF...

Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Kolaborasi Lintas Sektor di INAHAFF 2026

0
10
Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Kolaborasi Lintas Sektor di INAHAFF 2026
Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Kolaborasi Lintas Sektor di INAHAFF 2026

Jakarta, JATIMMEDIA.COM — Upaya menekan potensi kecurangan menjadi fondasi penting dalam merawat integritas layanan kesehatan nasional. Sejak awal bergulirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat mekanisme pencegahan maupun deteksi kecurangan demi menjamin mutu pelayanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, memaparkan bahwa berbagai langkah pengendalian kecurangan dijalankan secara berkesinambungan melalui pembenahan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kerja sama lintas sektor. Di internal organisasi, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN dari level pusat, wilayah, sampai cabang. Perseroan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja serta Duta BPJS Kesehatan, memperketat pemantauan dan pelaporan anti-kecurangan, serta menyusun modul anti-fraud bagi verifikator bersertifikasi BNSP.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam gelaran 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pujo menambahkan, semakin luasnya cakupan peserta JKN berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab menjaga keberlangsungan program. Tercatat per 1 November 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Skala kepesertaan yang masif ini ikut meningkatkan kompleksitas pengelolaan layanan, pembiayaan, data, serta relasi antar-pemangku kepentingan.

Seiring dinamika tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus bergeser. Menurutnya, praktik kecurangan di sektor kesehatan tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kebocoran finansial, karena upaya pencegahan yang solid juga melindungi keselamatan pasien, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan.

BACA JUGA  Duta Muda BPJS Kesehatan, Jadi Penggerak Utama Keberlanjutan Program JKN di Kalangan Milenial

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Untuk memperluas jejaring kerja sama, BPJS Kesehatan juga menginisiasi pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Wadah lintas sektor ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik guna memperkuat integritas layanan kesehatan. INHAFA akan mengemban tiga peran utama, yakni menjadi ruang kolaborasi lintas sektor, pusat pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguat pengawasan dan akuntabilitas bersama agar pengendalian kecurangan JKN berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menilai kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perubahan pola layanan, dan dinamika risiko menuntut sistem pencegahan serta penanganan kecurangan yang lebih adaptif. Ia menekankan bahwa satu institusi tidak dapat memikul tanggung jawab ini sendirian, melainkan membutuhkan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil secara terintegrasi.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.