Merauke, JATIMMEDIA.COM – Upaya memperkuat rantai pasok dan efisiensi arus barang di wilayah Papua Selatan kini memasuki babak baru. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Merauke untuk memetakan solusi atas kendala operasional yang selama ini dihadapi di gerbang ekonomi ujung timur Indonesia tersebut.
Langkah strategis yang menjadi fokus utama dalam kunjungan ini adalah rencana pembangunan depo peti kemas di luar area lini satu pelabuhan. Keberadaan depo eksternal ini dinilai mendesak untuk mengurangi beban penumpukan di dermaga yang kian padat.
Perwakilan Bappenas, Adi Perdana, memimpin peninjauan lapangan pada Jumat (6/3) dengan menyisir area dermaga hingga lapangan penumpukan peti kemas. Dalam kunjungan tersebut, Adi didampingi oleh Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke, manajemen PT Pelindo Terminal Petikemas (TPK) Merauke, serta perwakilan dari asosiasi logistik dan perusahaan pelayaran.
Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke, Julivan Ch. L. Salindeho, menjelaskan bahwa meski koordinasi antar-stakeholder telah berjalan solid, keterbatasan ruang di dalam pelabuhan tetap menjadi tantangan teknis yang nyata.
“Upaya optimalisasi operasional sudah dilakukan bersama seluruh stakeholder kepelabuhanan. Namun, salah satu kebutuhan utama yang masih perlu diwujudkan adalah keberadaan depo peti kemas di luar area pelabuhan,” ungkap Julivan.
Kebutuhan akan depo ini juga diamini oleh para pelaku industri yang bersentuhan langsung dengan distribusi barang. Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid, menekankan bahwa pemisahan area penanganan kontainer akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi aktivitas logistik.
“Keberadaan depo peti kemas di luar pelabuhan sangat penting agar penanganan kontainer lebih fleksibel dan aktivitas logistik di dalam pelabuhan tidak menumpuk,” ujar Abi.
Dampak positif dari rencana ini diharapkan tidak hanya dirasakan di darat, tetapi juga pada kecepatan bongkar muat kapal. Puji Hermoko, Kepala PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Merauke, berharap ketersediaan fasilitas pendukung ini dapat memangkas waktu sandar kapal (dwell time).
“Kami berharap rencana pengembangan fasilitas pendukung logistik ini dapat segera diwujudkan sehingga pelayanan kapal menjadi lebih efisien dan arus barang dari maupun menuju Merauke dapat berjalan semakin lancar,” tutur Puji.
Dalam rapat koordinasi pasca-peninjauan, muncul dua opsi lokasi potensial untuk pembangunan depo tersebut, yaitu:
- Kawasan Pelabuhan Perikanan: Lahan seluas kurang lebih 3,8 hektar.
- Lahan Milik Pelindo: Lahan seluas 1,7 hektar yang terletak di belakang kantor Pelindo.
Selain lahan, pembahasan juga mencakup urgensi pembangunan akses jalan yang memadai menuju lokasi depo agar distribusi logistik tidak terhambat oleh kendala infrastruktur jalan.
Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, menegaskan bahwa pihak operator pelabuhan siap menyelaraskan pengembangan infrastruktur ini dengan peningkatan layanan internal.
“TPK Merauke akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan, termasuk melalui penguatan peralatan operasional serta pengembangan infrastruktur guna mendukung kelancaran aktivitas logistik di Pelabuhan Merauke,” tegas Rasul.
Rencana ini mendapat sinyal positif dari pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Merauke. Sinergi antara pemerintah pusat melalui Bappenas dengan otoritas lokal diharapkan mampu mempercepat eksekusi proyek ini.
Seluruh hasil tinjauan dan masukan dari lapangan ini akan dilaporkan kepada pimpinan Bappenas sebagai basis kebijakan untuk mengatasi kendala logistik di Papua Selatan. Jika terealisasi, pembangunan depo ini diprediksi akan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat di wilayah Merauke dan sekitarnya. (JM02)
