Bahkan dalam aspek pengentasan kemiskinan, JKN sukses membentengi 8,1 juta jiwa dari jerat kemiskinan pada rentang 2018–2019, serta melindungi sekitar 16 juta warga dari risiko kemiskinan ekstrem akibat tagihan pengobatan yang membengkak. Data riset juga menunjukkan tiap kenaikan 1 persen kepesertaan JKN mampu mendongkrak pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus menambah angka harapan hidup masyarakat hingga tiga tahun.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Tantangan pembiayaan memang nyata. Sepanjang tahun 2025, total biaya pelayanan kesehatan menyerap anggaran Rp191,3 triliun. Sebesar 26,42 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk meng-cover penyakit katastropik, yang sebetulnya bisa dicegah lewat deteksi dini dan gaya hidup sehat. Alasan inilah yang mendorong BPJS Kesehatan kian gencar mengoptimalkan gerakan promotif-preventif serta pengetatan kendali biaya.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” kunci Pujo.
Menyambung hal itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengingatkan bahwa dana yang dikelola merupakan amanah besar dari publik, pemerintah, dan pelaku usaha. Nilai-nilai transparansi dan prinsip kehati-hatian harus menjadi harga mati.
“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” sebut Stevanus.
Apresiasi juga datang dari eksternal. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai langkah BPJS Kesehatan ini merupakan pengejawantahan nyata dari mandat UUD 1945. Kemajuan dalam hal aksesibilitas dan perluasan jaringan merupakan sinyal positif yang harus terus dipelihara lewat kolaborasi erat seluruh elemen negara.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengingatkan agar publik tidak memandang pembiayaan kesehatan sebagai beban anggaran semata, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi “modal manusia” (human capital) Indonesia.
“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Telisa. (JM02)
