Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Sekitar 100 warga Dusun Jurang Pelen 1 dan Jurang Pelen 2 Desa Bulusari Pasuruan, mendatangi kantor Ansor Jawa Timur di jalan Mesjid Agung Timur, Gayungan, Surabaya.
Kedatangan warga ini karena merasa tidak puas dengan pernyataan yang muncul sebelumnya di beberapa media, terkait adanya berita bahwa pembangunan perumahan TNI di dusun Jurang Pelen meresahkan warga da nada intimidasi dari TNI soal pembangunan perumahan TNI tersebut.
“Kami kesini ingin minta klarifikasi terkait pernyataan Otman Ralibi yang mengaku sebagai Kuasa Hukum warga Desa Bulusari dan mengatas namakan LBH Ansor Jatim itu. Warga mana yang tidak setuju soal pembangunan perumahan TNI di desa kami?” ujar salah satu perwakilan warga, Pujianto, pada awak media, Jumat (21/2/2020).
Justru menurut Pujianto, warga desa Bulungsari sangat diuntungkan dengan adanya pembangunan itu, karena sekarang banyak warga yang punya pekerjaan. Selama ini, lanjut Pujianto, penghasilan warga desanya berasal dari penambangan galian C dan tidak ada pertanian. Jadi, tidak benar jika dikatakan ada ancaman kerusakan terhadap eksistensi ekosistem lingkungan hidup, sumber daya alam serta pemukiman warga karena adanya pembangunan perumahan TNI.
“Lah kok sekarang ada pemberitaan miring bahwa kami dirugikan dengan adanya pembangunan perumahan itu dan bahkan ada intimidasi dari TNI. Itu tidak benar,” ujarnya.
Sementara Nuril, salah satu perwakilan warga yang lain juga mengaskan bahwa pembangunan perumahan TNI ini justru banyak membantu warga, khususnya secara ekonomi, karena sekarang banyak warga yang punya pekerjaan dengan adanya pembangunan tersebut.
“Dengan adanya perumahan TNI ini justru membuat perekonomian warga sekitar mulai tumbuh. Bahkan warga yang selama ini menjadi pengangguran telah mendapatkan pekerjaan. Silahkan sampean Tanya warga sendiri yang ada ini,” tegasnya pada jatimmedia.com.
Nuril juga menyampaikan bahwa kehadiran mereka ke kantor Ansor ini untuk meminta kepada pelapor agar mencabut laporan dan informasi yang tidak benar, yang disampaikan sebelumnya pada media.
“Kami kesini mau menyampaikan pernyataan keberatan terhadap pernyataan sebelumnya. Tapi ternyata di kantor Ansor sama sekali tidak ada orang,” tambah Nuril.
Nuril juga menambahkan, bahwa lahan yang dipakai untuk perumahan tersebut sama sekali tidak menggunakan lahan Tanah Kas Desa (TKD), karena merupakan tanah milik warga yang memiliki bukti SHM. Jadi, lanjut Nuril, warga menolak kalau dikatakan pembangunan ini menggunakan lahan sengketa yang sedang berproses hukum di Kejari Pasuruan.
“Initinya kami justru mendukung perumahan prajurit TNI ini, karena bukan saja bisa memberikan rasa aman bagi warga, tetapi yang terpenting bisa bermanfaat secara ekonomi bagi warga. Dan semua informasi sebelumnya yang disampaikan itu bohong,” pungkas Nuril. (JM01)
