Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 pada hari Selasa, 15 Juli 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja” Forum ini dihadiri oleh lebih dari 180 peserta, termasuk 20 Bupati/Walikota, 4 Wakil Bupati, 3 Sekretaris Daerah, Kepala DPMPTSP dan Bapeda dari 38 Kabupaten/Kota, serta seluruh anggota Forum Investasi dan undangan
Kegiatan ini dibuka dengan penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Jawa Timur . Ini menjadi simbol penguatan sinergi pelayanan investasi dan peningkatan realisasi penanaman modal secara inklusif.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya memaparkan capaian strategis forum ini. Diantaranya adalah terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5 triliun serta 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024.
Aspek keamanan dan kenyamanan investasi turut menjadi sorotan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing, menekankan pentingnya stabilitas sebagai pondasi iklim usaha. Polda Jatim berkomitmen untuk mengintensifkan pengamanan proyek strategis, penanganan konflik sosial, serta patroli objek vital. Ia juga mengimbau investor agar mematuhi proses perizinan untuk mencegah pelanggaran hukum dan tindakan premanisme.
Tiga kepala daerah turut menyampaikan kondisi percepatan investasi di wilayahnya. Bupati Lamongan menegaskan kesiapan lahan 6.000 ha untuk sektor industri maritim dan pariwisata, sembari menyoroti kebutuhan infrastruktur penunjang akses. Sementara itu, Bupati Ngawi menyoroti keunggulan logistik, lahan luas, dan upah kompetitif, namun menekankan perlunya harmonisasi regulasi lintas instansi. Tak ketinggalan, Bupati Nganjuk menekankan efisiensi biaya investasi dan pentingnya perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri di wilayahnya.
Melengkapi pandangan Kepala Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan bahwa investasi menjadi pendorong utama pembentukan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas regional. Ibrahim mengakui daya saing tinggi Jawa Timur yang didukung infrastruktur dan pasar besar. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa masih terdapat ruang peningkatan pada pasar tenaga kerja, adopsi TIK, dan sistem keuangan. Penguatan aspek-aspek ini menjadi kunci dalam mendorong akselerasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen bersama ini semakin diperkuat dengan Tanda Tangan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Bupati/Walikota se-Jawa Timur. Deklarasi ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap iklim usaha yang aman, serta investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menutup pertemuan ini , Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya peningkatan investasi PMA dan PMDN, khususnya pada Proyek Strategis Nasional seperti tebu dan sapi perah yang dinilai siap secara ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional. Khofifah juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, percepatan infrastruktur, efisiensi logistik, serta konsistensi atas komitmen bersama sebagai landasan pertumbuhan berkelanjutan.
HLM Forum Investasi 2025 mempertegas peran Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. (JM02)
