Makassar, JATIMMEDIA.COM – Langkah cepat dan responsif serta antisipatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi bencana berhasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, dengan meraih Penghargaan Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019.
Piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penghargaan Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, di Sentul International Convention Center Sentul City, Bogor, Selasa (4/2/2020).
Jawa Timur masuk dalam kategori Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Wilayah Barat yang memiliki keaktifan berpartisipasi dalam penanganan bencana.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk bupati dan walikota, serta seluruh relawan yang tergabung dalam penangulangan bencana.
“Saya menyampaikan terima kasih yg sebesar-besarnya atas kerjasama dan bantuan serta tenaganya selama ini membangun sinergi dan bahu membahu menangulangi bencana secara cepat dan masif,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, penghargaan ini diperuntukkan untuk semua masyarakat Jatim dan seluruh relawan yg mempunyai kepekaan yang sangat tinggi sehingga bencana alam yang terjadi di Jatim bisa ditanggulangi dan ditangani secara cepat dan masif.
Sejak awal pelantikan, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam di Jatim. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim Tahun 2019-2024, secara khusus dimasukkan dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan mencantumkan upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan penanggulangan bencana kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jatim.
Khofifah juga meminta kepada OPD agar penanganan bencana di wilayahnya dilakukan antisipasi secara komprehensif. Salah satunya memperkuat konektivitas antar OPD dan instansi lainnya agar responnya bisa lebih cepat dalam menangani bencana.
“Kita harus melakukan respon cepat menangani bencana, koordinasi intensif secara vertikal – horizontal harus bisa mempercepat koneksitas OPD-OPD dengan berbagai instansi terkait khususnya pemetintah daerah dan TNI- POLRI,” kata Khofifah.
Dijelaskan, OPD yang sangat berperan langsung dalam hal tanggap bencana yaitu BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Dinas PU. Sedangkan, instansi lain yang juga terkait yakni TNI, Polri, SAR, PMI, Basarnas, serta Kementerian PU yang ada di wilayah Jatim serta segenap relawan kebencanaan.
Menurutnya, sekecil apapun bencana yang terjadi harus segera ditangani bersama-sama, mengingat kebencanaan memiliki resiko terjadinya kemiskinan. Inilah yang juga diimplementasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagai komitmen pemerintah daerah di Jatim. (JM01)
