Kampus Negeri Dilarang Angkat Dosen Tetap Non-PNS

0
8
Kampus Negeri Dilarang Angkat Dosen Tetap Non-PNS
Kampus Negeri Dilarang Angkat Dosen Tetap Non-PNS

Surabaya, JATIMMEDIA.COM Mirip dengan fenomena guru honorer di sekolah, dosen di kampus negeri selama ini terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS (honorer). Namun mulai 1 Desember 2021, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang tidak lagi memperkenankan pengangkatan dosen tetap non-PNS baru.

Melalui SE bernomor 68446/A.A3/TI.00.02/2021 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemdikburistek ini, perekrutan dosen baru di kampus negeri wajib dilakukan melalui seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang dulu biasa disebut sebagai Seleksi CPNS.

Direktur Sumberdaya Kemdikbudristek, Dr. Mohammad Sofwan Effendi dalam Webinar Komunitas SEVIMA beberapa waktu lalu mengatakan, larangan ini sebenarnya bukan dikeluarkan dari Kemdikbudristek. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 49/2018, bahwa dosen di kampus negeri seharusnya memang berstatus sebagai pegawai negeri.

“Kemdikbudristek telah memberikan kelonggaran selama kurang lebih tiga tahun, sampai 1 Desember 2021. Dosen yang sudah terlanjur menjadi Dosen Tetap Non-PNS, bisa didaftarkan dan kita beri Nomor Induk (NIDN). Namun kedepan, dosen wajib melalui seleksi CASN. Sehingga diharapkan, kualitas dan kesejahteraan dosen meningkat,” ungkapnya.

Baca juga : Program Diskon PKB Sukses Gaet 4,423 Wajib Pajak dengan Penerimaan 2,086…

Peraturan yang Akan Berdampak Besar

Sementara Direktur SEVIMA, Ridho Irawan, menggarisbawahi besarnya dampak dari kebijakan ini kepada operasional kampus. Terlebih, mayoritas kampus negeri di Indonesia sebenarnya kampus kecil yang kekurangan dosen. Jika tidak ada dosen honorer, maka akan ada tantangan tersendiri untuk proses belajar mengajar.

Membicarakan kampus, lanjut Ridho, yang biasa dibayangkan adalah kampus besar yang sudah canggih dalam penggunaan Sistem Akademik Digital berbasis awan (Siakadcloud) dan kampus-kampus besar yang juga bagian dari Komunitas SEVIMA. Misalnya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR).

“Padahal sebenarnya ada lebih dari 4.500 kampus se-Indonesia dengan jumlah dosen non-PNS sekitar 180.000 orang. Kampus-kampus yang mayoritas menengah kecil ini, jangankan memiliki jumlah dosen PNS yang cukup, sebagian diantaranya bahkan kekurangan mahasiswa dan terancam tutup,” ungkap Ridho.

Baca juga : OJK Gelar Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Semester II Tahun 2021

Terkait hal ini, Dr. Dede Yusuf selaku Pimpinan Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan menegaskan bahwa peningkatan kualitas dosen di kampus memang sudah mendesak. Terlebih, perkembangan teknologi dan perubahan dunia berlangsung secara cepat.

“Untuk itu, kita cari yang terbaik di bidangnya, karena yang membayar nanti adalah anggaran negara. Artinya kita harus mencari orang-orang terbaik untuk meningkatkan pendidikan kita.” jelas Dede Yusuf.

Tidak diizinkannya perekrutan dosen non-PNS di kampus negeri, tidak berlaku untuk Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berstatus sebagai Badan Hukum (PTNBH). Menurut Sofwan, hal tersebut dikarenakan pengelolaan PTNBH sudah berkualitas baik, mandiri, dan tidak didanai negara.

“Ketika PTNBH merekrut dosen non-PNS, maka sumber dananya bukan dari negara melainkan dari pengelolaan mereka sendiri. Sedangkan kalau di kampus negeri yang lain, baik yang berstatus BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja), didanai negara. Negara membayar gaji mereka dari direkrut sampai pensiun,” ungkap Sofwan.

Baca juga : Wagub Emil : Pemprov Jatim Siap Bermitra Majukan Masyarakat Jatim

Apa yang Perlu Dilakukan Dosen dan Kampus?

Untuk meningkatkan kualitas dosen, Dede Yusuf bersama para narasumber berbagi tips dan strateginya bagi para dosen untuk meningkatkan diri. Poin-poin ini juga ditujukan kepada kampus, untuk menyusun kualifikasi dosen dalam perekrutan dosen, diantaranya :

  • Pertama, dosen perlu memiliki kemampuan untuk menggerakkan mahasiswa dan teman sejawat. Karena tantangan pendidikan kedepannya akan semakin kompleks, maka seorang dosen tak hanya bertugas mengajar saja.

“Dosen yang baik, juga harus mampu menggerakkan mahasiswa dan teman sejawat. Perlu kolaborasi dengan dosen lain, kampus lain, dan lembaga lain. Perkembangan pendidikan tersebut akan jauh lebih berpotensi dan berkembang jika diikuti dengan kolaborasi yang baik. Inilah esensi kampus merdeka, dosen bebas bekerjasama dan berkreasi,” ungkap Dede.

  • Kedua, dosen harus bisa memanfaatkan literasi digital dengan baik. Mengingat potensi dunia pendidikan saat ini selalu beradaptasi dengan bidang teknologi. Untuk itu, dosen yang akan dipilih harus siap beradaptasi dengan bidang teknologi.

“Dengan literasi digital yang baik, maka dosen akan mampu connecting user (satu frekuensi dengan para mahasiswa). Connecting user di sini diartikan bahwa dosen bisa melakukan komunikasi yang baik ke segala arah. Terlebih mahasiswa saat ini berasal dari Gen Z yang jauh lebih kritis dalam menyampaikan pendapat, dan sudah terbiasa menggunakan teknologi,” lanjutnya.

  • Ketiga, dosen perlu terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Artinya, dosen tidak boleh lelah belajar, karena ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Melalui kebijakan ini, sambung Sofwan, maka seluruh dosen akan memiliki nomor induk (NIDN) dan berkesempatan memperoleh beasiswa studi jenjang doktor (S3) dan hibah penelitian yang selama ini sudah disediakan Kemdikbudristek kepada dosen-dosen yang terdaftar resmi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

Baca juga : Wagub Emil Targetkan Penanaman Mangrove Tahun 2022 di Jatim Bertambah 1.280…

“Menjadi dosen adalah menjadi sosok yang terus belajar. Saran saya kepada Bapak/Ibu dosen yang juga akan mengikuti seleksi CASN, rajin belajar dan banyak berdoa. Karena Kemdikbudristek pada dasarnya berkomitmen untuk menghadirkan kualitas pendidikan tinggi terbaik lewat kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan,” pungkas Sofwan. (JM01)