Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Sepanjang Januari sampai November 2021, Kanwil IV KPPU Surabaya telah menerima 7 laporan dugaan persaingan usaha tidak sehat, dan 1 dugaan kemitraan tidak sehat, serta 16 surat tembusan.
Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya, Dendy R Sutrisno menjelaskan, adapun perkara yang disidangkan di wilayah kerja Kanwil IV (yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) ini ada 5 perkara.
“Sejauh ini kami sudah menyidangkan 5 perkara tersebut,” ujarnya di acara Forum Jurnalis di Surabaya, Selasa (23/11/2021).
Adapun 5 perkara yang ditangani sepanjang tahun ini, diantaranya:
- Pertama, perkara nomor 28/KPPU-I/2020 tentang dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018. Atas perkara ini KPPU menghukum Terlapor I bayar denda sejumlah Rp1,470 miliar, menghukum Terlapor II bayar denda Rp200 juta, dan menghukum Terlapor III bayar denda Rp150 juta.
- Kedua, Perkara Nomor 33/KPPU-L/2020, Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Angkutan Barang di Laut untuk atau Barang Penting pada Program Tol Laut Tahun 2017 Trayek Tanjung Perak–Wanci–Namlea–Wanci–Tanjung Perak (T-1), dan Tanjung Perak–Kalabahi–Moa–Saumlaki–Moa–Kalabahi–Tanjung Perak (T-2). Perkara ini berhenti di Pemeriksaan Pendahuluan karena terlapor mengalami kepailitan.
- Ketiga, Perkara Nomor 15/KPPU-I/2020, Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Tahun 2018. Atas perkara ini KPPU menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- Keempat, Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020, dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. KPPU menjatuhkan hukuman kepada Terlapor I bayar denda Rp1,250 miliar, menghukum Terlapor II bayar denda Rp1 milyar, dan menghukum Terlapor III bayar denda Rp1 miliar juga.
- Dan kelima, Perkara Nomor 25/KPPU-I/2020, dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 terkait pengadaan paket pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017, yang hingga saat ini masih dipersidangkan.
Baca juga : Ini Enam Arahan Presiden Cegah Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Nataru
“Di samping melaksanakan kegiatan yang bersifat penegakan hukum, KPPU juga melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat advokasi,” tambah Dendy.
Halaman selanjutnya: Adapun kegiatan yang bersifat advokasi
