Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Pelaksanaan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Surabaya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya sudah dimulai hari ini. Dan salah satu pasangan calon yang diusung Partai Dekorasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Eri Cahyadi dan Armuji resmi melakukan mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Jumat (4/9/2020).
Dari pengamatan di lapangan, banyaknya masa pendukung dari pasangan calon yang hadir, menciptakan kerumunan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan terkait wabah Covid-19 yang masih berlangsung.
Menanggapi hal ini, salah seorang anggota KPU Surabaya, Bairi mengatakan bahwa pihak KPU sudah menyampaikan himbauan pada masing-masing laison officer (LO) pasangan calon untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
“Semua sudah duisampaikan dan dihimbau melalui tim penghubung (LO) untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Bairi saat dihubungi jatimmedia.com, Jumat (4/9/2020).
Namun demikian, meski sudah memberikan himbauan, tetapi di arena pendaftaran di KPU sendiri, pembatasan dan upaya penjagaan terhadap protokol kesehatan sepertinya tidak diterapkan dengan benar.
Kondisi ini memungkinkan terjadinya kegagalan protokol kesehatan, karena berjubelnya masa pendukung pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah Surabaya.
Salah seorang masa pendukung (sebut saja Joko, karena tidak mau disebutkan namanya, red) yang juga hadir mengungkapkan bahwa dengan kondisi seperti ini, tentu potensi penyebaran virus Covid-19 tidak dapat dicegah.
“Coba lihat mas, relatif gak ada jarak karena orang berjubel seperti itu. Ini potensi penularan Covid-19,” ungkapnya, Jumat (4/9/2020).
Melihat tingginya intensitas masa yang berdesakan dan berhimpitan, dikawatirkan proses pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Surabaya di KPU akan menimbulkan klaster baru virus Covid-19, seperti yang terjadi beberapa kali di beberapa daerah di Indonesia, ketika ada kegiatan yang menghadirkan orang banyak.
Sepertinya KPU gagal menerapkan protokol kesehatan dan tidak mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal ini.
“Harusnya ini gak boleh terjadi. Kan KPU bukan sekali ini melakukan pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah,” tambah Joko.
Apalagi di hari yang sama, sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengingatkan baik pada calon peserta pemilihan kepala daerah, maupun pada KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan protokol kesehatan.
“Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan kembali. Risiko penularan menjadi sangat besar jika massa tumpah ruah saat pendaftaran karena dorongan semangat untuk menyukseskan,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (4/9/2020)
Khofifah juga menghimbau agar dalam pelaksanaan pemilihan nantinya, KPU dan Bawaslu harus sangat memperhatikan protokol kesehatan, termasuk memantau update zonasi wilayahnya masing-masing, dimana hal ini bertujuan untuk mengkordinasikan pelaksanaan Pilkada serta menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.
“Zonasi-zonasi ini menjadi penting. Masing-masing Bawaslu dan KPUD Kab/Kota harus melakukan update mingguan untuk melihat apakah Kabupatennya ini zonanya kuning, hijau atau merah. Setelah itu cek kecamatan dan desanya . Bisa saja zonasi di kabupaten atau kota termasuk oranye atau merah tetapi kecamatannya hijau atau kuning, begitu pula desa dan kelurahannya,” tutur Khofifah.
Kesiapan sistem dan tata cara Pilkada, menurut Khofifah juga patut menjadi perhatian.
“Pelaksanaan Pilkada diharapkan tidak akan membuat kerumunan yang bisa membahayakan. Oleh sebab itu, fleksibilitas dari KPU dan Bawaslu pun memiliki peran penting untuk mengatur sirkulasi pemilih di TPS agar semua aman dan kondusif,” jelas Khofifah. (JM01)
