Pemerintah Tetapkan Tarif Tertinggi Tes Swab Corona adalah Rp 900.000, Berlaku Mulai Senin 6 Oktober

0
206
Pemerintah Tetapkan Tarif Tertinggi Tes Swab Corona adalah Rp 900.000, Berlaku Mulai Senin 6 Oktober
Pemerintah Tetapkan Tarif Tertinggi Tes Swab Corona adalah Rp 900.000, Berlaku Mulai Senin 6 Oktober (foto: istimewa)

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Pemerintah akan menetapkan batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan RT-PCR adalah sebesar Rp 900.000. Dan sebagai acuan, komponen biaya ini terdiri atas jasa layanan SDM (dokter spesialis mikrobiologi klinik/patologi klinik, tenaga ekstraksi, tenaga pengambilan sampel dan ATLM).

Termasuk juga bahan habis pakai, termasuk di dalamnya APD level 3, reagen untuk ekstraksi dan PCR, serta overhead mulai dari pemakaian listrik hingga pengelolaan limbah.

Pelaksana tugas Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir menyebut, batasan tertinggi biaya pengambilan tes swab dan pemeriksaan RT-PCR mandiri, akan mulai berlaku setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan surat edaran.

“Insya Allah hari Senin,” ujar Kadir memberitahu kapan surat edaran Terawan akan turun, saat dihubungi Sabtu (3/10/2020).

Penetapan batas tertinggi ini, lanjut Kadir, merupakan jawaban pemerintah atas disparitas harga pemeriksaan tes swab di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dan penetapan biaya pengambilan swab dan pemeriksaan RT-PCR ini dilakukan melalui pembahasan bersama antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil survei dan analisa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

BPKP dan Kementerian Kesehatan menyetujui batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan RT-PCR mandiri yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ditetapkan di masyarakat ialah sebesar Rp 900.000.

Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan meminta peran aktif Dinas Kesehatan dalam melakukan proses pengawasan dalam pemberlakuan harga pengambilan swab di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kami meminta kepada semua dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberlakuan harga pengambilan swab dan pemeriksaan RT-PCR ini,” ujar Kadir. (JM01)