Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengimbau para wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Kebijakan ini hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk menuntaskan tunggakan pajaknya dengan beban denda yang jauh lebih ringan, sekaligus memacu tingkat kepatuhan sukarela.
Antusiasme masyarakat terhadap kebijakan ini pun mulai terlihat. Tercatat hingga Selasa (10/11), Kanwil DJP Jawa Timur I telah mengantongi 1.067 berkas permohonan pengurangan maupun penghapusan sanksi dari total 398 wajib pajak.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menuturkan bahwa program PSA merupakan wujud dukungan nyata pemerintah dalam membantu meringankan tekanan finansial wajib pajak saat melunasi kewajiban perpajakannya.
“Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,” ujar Max dalam kegiatan Sosialisasi PSA Kanwil DJP Jawa Timur I, Rabu (4/11).
Secara nasional, program PSA digulirkan mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Payung hukum kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan—yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun 2024—serta diperinci melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Dalam pelaksanaannya, besaran keringanan sanksi diberikan secara berjenjang menyesuaikan periode pelunasan pokok pajak maupun pembayaran sebagian sanksi yang berlaku. Max menjelaskan, wajib pajak bisa mengantongi fasilitas ini apabila memenuhi sejumlah kriteria dalam KEP-239/PJ/2026. Syarat utamanya meliputi pelunasan pokok atau utang pajak yang menjadi dasar sanksi, pengajuan surat permohonan berbahasa Indonesia lengkap dengan alasan serta nominal sanksi yang dimohonkan.
Pemohon juga wajib menyertakan kelengkapan dokumen seperti pakta integritas, surat pernyataan bahwa sanksi muncul akibat kekhilafan atau bukan kesengajaan wajib pajak, serta bukti bayar sesuai ketentuan. Bagi wajib pajak yang sedang menjalani proses upaya hukum, mereka diwajibkan mencabut upaya hukum tersebut terlebih dahulu agar permohonan PSA dapat diproses.
Di samping menyosialisasikan keringanan sanksi, Max turut mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mencatut nama institusi pajak. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan di DJP bebas dari pungutan biaya alias gratis, dan meminta warga segera melapor ke kanal pengaduan resmi apabila menemukan kejanggalan.
Melalui kehadiran program PSA, Kanwil DJP Jawa Timur I optimistis wajib pajak dapat memanfaatkan momentum ini untuk membereskan kewajiban pajaknya, menghadirkan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang semakin sehat dan kondusif.(JM02)
