Pemprov Jatim berharap ke depan Rumah Kurasi di Kediri ini juga akan diikuti rumah kurasi-rumah kurasi di kabupaten kota lain di Jatim, terutama di kawasan Malang Raya.
Selain itu ia juga berharap agar rumah kurasi ini bisa bersinergi serta berkolaborasi dengan OPD terkait di Jawa Timur khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM se-Jawa Timur, baik dalam pengembangan kebijakan, maupun pelaksanaannya.
Baca juga : Ini Panduan Isolasi Mandiri pada Anak yang Terpapar Covid-19
“Sebab UMKM ini menyumbang sebanyak 57,25 persen dari PDRB Jawa Timur. Artinya UMKM ini tulang punggung ekonomi Jatim. Yang harus kita dorong dan kembangkan, terutama dalam mencarikan akses pasar produk-produk mereka,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, RK ini merupakan salah satu sub-sistem dari ekosistem pengembangan UMKM yang end-to-end, dari hulu ke hilir. Melalui rumah kurasi, dapat menjawab terhadap tantangan standarisasi produk agar mampu diterima oleh pasar-pasar internasional yang strategis.
Dengan Rumah Kurasi ini ia yakin Jatim akan mampu membangun dasar yang solid untuk produk-produk UMKM Jawa Timur yang terstandarisasi dengan baik sehingga bisa menghasilkan produk siap eksport.
UMKM juga dapat mengetahui pangsa pasar yang tepat bagi produknya, apakah pasar tradisional, modern atau ekspor. Dan pada akhirnya UMKM dapat berkembang dan berekspansi dengan lebih terarah sesuai kekuatan dan market friendly.
“Dan kembali saya menghimbau agar setiap Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan kurator di wilayahnya masing-masing, sehingga proses kurasi dapat terlaksana secara menyeluruh di Jawa Timur dan dilaksanakan oleh kurator profesional yang telah tersertifikasi oleh BNSP,” pungkas Khofifah.
Baca juga : Ali : Hidup Mati Saya Bergantung pada BPJS Kesehatan
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengatakan, inisiasi program ini membutuhkan proses yang panjang. Ide Rumah Kurasi muncul setelah memetakan bahwa sejatinya ada pasar yang potensi untuk disasar oleh produk lokal Jatim, namun banyak yang tidak bisa diproses karena masalah standar kualitas dan semacamnya.
“Kendala yang sering muncul adalah karena harus ada peningkatan kualitas dan standarisasi. Kadin nanti akan jadi agregator. Nggak mungkin kita kembangan UMKM kecil tanpa agregator. Dan RK ini alhamdulillah satu satunya rumah kurasi di Indonesia,” tegas Difi. (JM01)
