Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama dengan otoritas persaingan usaha di ASEAN, tengah menyusun draft berbentuk dokumen Guiding Principles to Negotiate ASEAN Framework Agreement on Competition (GP AFAC) yang merupakan salah satu prioritas di bidang ekonomi, yang menjadi usulan Kamboja sebagai Chair of ASEAN pada periode tahun 2022.
Draft GP AFAC tersebut disampaikan dalam ASEAN Heads of Competition Authorities (AHCA) Meeting, yang dipimpin oleh Ketua Competition Commission of Brunei Darussalam (CCBD) Nik Hafimi binti Abdul Haadi, dan dihadiri oleh para pimpinan otoritas persaingan ASEAN.
Komisioner Phillippine Competition Commission (PCC) Johannes R. Bernabe sebagai pemimpin dalam penyusunan GP AFAC ini menyampaikan draft yang sudah disusun. Dalam kesempatan ini, setiap otoritas persaingan usaha memberikan masukannya.
Baca juga : BI Bersama TNI AL Koarmada II Gelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke…
Komisioner KPPU Chandra Setiawan yang juga turut hadir dalam pertemuan ini menjelaskan, AFAC akan mengakui keadaan individu yang beragam, serta kedaulatan negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan hukum persaingannya.
“Dengan demikian, tidak akan ada ketentuan dalam AFAC yang mengharuskan Otoritas Persaingan Usaha seASEAN untuk mengubah undang-undang persaingan mereka atau menetapkan undang-undang tertentu,” ujarnya.
AFAC, lanjutnya, harus memfasilitasi keterlibatan di antara kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN, melalui konsultasi dan kerja sama dan koordinasi lintas batas sedapat mungkin, termasuk berbagi informasi yang didukung oleh perlindungan hukum yang sesuai, dan berbagi praktik terbaik untuk mengidentifikasi dan menangani masalah dalam persaingan usaha.
Baca juga : Laju Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2022 Meningkat 5,20 Persen
Selanjutnya, pembahasan outline AFAC akan dilakukan pada tanggal 22 dan 29 Juni 2022. Sementara itu, draft perjanjian kerja ini akan dikumpulkan pada bulan Juli 2022 oleh Senior Economic Officials Meeting (SEOM). (JM01)
