Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Terkait rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak ( BBM) nilai oktan (Research Octane Number/ RON) 88 atau Premium dan RON 90 atau Pertalite, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan rasa keberatannya.
Rencana penghapusan yang akan dilakukan Pemerintah guna melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Bahan Bakar Standar Euro 4 itu, disebut berpotensi memberatkan neraca impor minyak nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Dony Oekon, mempertanyakan kemampuan PT Pertamina (Persero) dalam memproduksi BBM dengan RON 91 atau lebih. Karena menurutnya, saat ini Pertamina masih belum mampu memproduksi BBM nilai oktan 91 ke atas dengan jumlah besar guna memenuhi kebutuhan pasar.
“Jangan sampai karena mengikuti keputusan LHK tapi Pertamina belum siap dan kita harus impor lagi,” ujarnya, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (2/9/2020).
Baca juga : Pertamina Akan Hapus Premium dan Pertalite, ini Jawaban Menteri ESDM
Dony juga menyoroti proyek-proyek pembangunan dan pengembangan kilang Pertamina yang tidak kunjung rampung. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk menunda rencana penghapusan dua jenis bensin subsidi itu.
Senada dengan Dony, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Moreno Suprapto, juga mempertanyakan kemampuan Pertamina memproduksi BBM dengan nilai oktan 91 ke atas.
“Setahu saya, produksi kilang kita mayoritas dari Premium, berarti ada pergeseran, ataupun dari pergeseran itu akan ditambah lagi diisi lagi dengan impor,” ujarnya.
Merespons pernyataan-pernyataan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, pelaksanaan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 tidak akan serta merta dilaksanakan dengan menghapus Premium dan Pertalite.
Pemerintah berencana melakukan peralihan ke konsumsi BBM ramah lingkungan secara bertahap. Dan langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari Premium, ke Pertalite.
“Salah satu program mengganti premium dengan Pertalite. Ini adalah untuk kurangi masalah polusi,” kata Arifin. (JM01)
