Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menekankan eskalasi risiko global telah menciptakan ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan terhadap impor serta menghadapi kerentanan fiskal.
“Untuk itu, peran koperasi sebagai agregator, offtaker, sekaligus sumber pembiayaan bagi para petani perlu diperkuat,” ujarnya.
Ketahanan pangan berbasis pemberdayaan Koperasi dan UMKM dapat disinergikan melalui: (i) akselerasi implementasi perluasan akses pembiayaan melalui KUR Klaster dalam kerangka mendukung ketahanan lumbung pangan daerah, (ii) akselerasi perluasan kerja sama lintas sektor dan Pemerintah daerah untuk penguatan dan pengembangan kemitraan rantai pasok Koperasi dan UMKM di sektor pertanian hulu-hilir, (iii) akselerasi sinergi untuk afirmasi digitalisasi KUMKM di sektor pertanian, dan (iv) memperkuat ketersediaan basis data UMKM di sektor pangan untuk perumusan kebijakan dan program ketahanan pangan berbasis KUMKM. Mari perkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM di sektor pangan untuk mendukung pengendalian inflasi pangan daerah dan nasional.
BACA JUGA : Mawar Sharon Peduli (MSP) Gelar Malam Apresiasi I Have a Dream
Sedang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa GNPIP yang sudah berjalan sejak tahun 2022 memberikan tiga pelajaran utama yang patut menjadi perhatian, yakni (i) perlunya inovasi budidaya dan digitalisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas pangan, (ii) distribusi pangan yang efisien dan akses pembiayaan pelaku usaha pangan serta (iii) pemanfaatan digitalisasi melihat kesiapan adopsi teknologi di Jawa.
“Dalam semangat Majapahit, dengan membangun kedaulatan pangan akan terbangun kedaulatan bangsa dan negara,” ujar Khofifah, sambil menambahkan bahwa peran strategis ketahanan pangan perlu terus dibangun secara berkelanjutan dengan kerja keras dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Halaman selanjutnya : Berdasarkan data komoditas penyumbang utama inflasi…..
