BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Pengecekan Kartu untuk Transaksi Jual Beli Tanah

0
2
BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Pengecekan Kartu untuk Transaksi Jual Beli Tanah
Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan KCU Surabaya, Wiedho Widiantoro

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022, disebutkan bahwa setiap pemohon pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli, harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan dan statusnya harus aktif.

Aturan ini merupakan perwujudan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada diktum kedua angka 17 Inpres Nomor I Tahun 2022 disebutkan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan yang berlaku sejak 1 Maret 2022 ini sempat menjadi perbincangan banyak pihak, terutama mereka yang terimbas dalam peraturan ini, ketika akan mendaftarkan peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Namun demikian, seperti disampaikan Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan KCU Surabaya, Wiedho Widiantoro, Ketentuan wajip melampirkan foto copy kartu JKN yang aktif ini hanya untuk pembeli saja

“Ketentuan soal kartu JKN untuk transaksi jual beli tanah ini hanya wajib bagi pembelinya dan bukan penjualnya,” ujarnya di Surabaya, Kamis (24/3/2022).

Baca juga : BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dorong Percepatan Perluasan Peserta Melalui Program OPOP…

Wiedo juga menjelaskan bahwa BPJS berupaya mendukung kebijakan ini dengan memberikan kemudahan, dimana kalau dulu perlu melakukan legalisir kartu. Namun sekarang hal itu tidak perlu.

“Sekarang gak perlu legalisir. Cukup kartu saja dan melakukan pengecekan aktif atau tidaknya, bisa dilakukan lewat aplikasi mobile JKN atau ke nomor WA layanan CHIKA. Tangkapan layar yang muncuk, sudah layak sebagai syarat,” tambah Wiedo.

Namun demikian, lanjut Wiedo, bukan berarti kalau kartunya tidak aktif maka tidak bisa melakukan transaksi jual beli rumah. Tetap bisadilakukan namun harus mengaktifkan dulu kepesertaannya.

“Kalau tidak aktif bukan terus tidak bisa transaksi. Tetap bisa transaksi, tapi harus diaktifkan dulu. Misalnya karenaa ada tunggakan, ya haus dilunasi dulu,” lanjutnya.

Wiedo juga menegaskan bahwa sebelum penerapan kebijakan ini pada tanggal 1 Maret 2022, telah dilakukan koordinasi oleh BPJS Kesehatan di seluruh daerah dengan Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) mengenai cara pengecekan keaktifan kartu.

Baca juga : BI Jawa Timur Edukasi Santri Ponpes Bumi Sholawat Soal CBP Rupiah

“Selain untuk pembeli bisa melakukan pengecekan lewat aplikasi Mobile JKN maupun Chika, untuk petugas BPN juga sudah disiapkan aplikasi bantu namanya “portal cek kepesertaan” yang usernya atau yang bisa mengaksesnya adalah petugas BPN,” jelas Wiedo, sambil menambahkan bahwa untuk portal cek kepesertaan ini, petugas BPN tinggal memasukan NIK dan nomer kartu, lalu akan muncul status kartu aktif atau tidak, serta jenis pesertanya. (JM01)