BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dorong Percepatan Perluasan Peserta Melalui Program OPOP Pemprov Jatim

0
2
BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dorong Percepatan Perluasan Peserta Melalui Program OPOP Pemprov Jatim
BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dorong Percepatan Perluasan Peserta Melalui Program OPOP Pemprov Jatim

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur melakukan penandatangan MoU bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kegiatan Silahturahmi dan Temu Bisnis Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP) yang dilaksanakan di Surabaya, Rabu (23/3/2022).

Hal ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang salah satu isinya mengenai percepatan perluasan kepesertaan program JKN.

Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengatakan, jumlah Peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Timur saat ini sejumlah 32 juta dari 41 juta jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Langkah MOU ini tujuannya adalah agar seluruh penduduk Jawa Timur terjamin dalam Program JKN-KIS, maka dari itu BPJS Kesehatan menggandeng OPOP untuk mewujudkan hal ini,” terangnya, Rabu (23/3/2022).

BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dorong Percepatan Perluasan Peserta Melalui Program OPOP Pemprov Jatim
BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dorong Percepatan Perluasan Peserta Melalui Program OPOP Pemprov Jatim

Puja juga mengungkapkan, salah segmen kepesertaan yang masih rendah jumlah kepesertaanya terletak di segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Baca juga : Dicky : Mobile JKN itu Praktis dan Gak Ribet

“Karena itu, kerja sama dengan OPOP atau dengan melibatkan pondok pesantren ini diharapkan bisa memperluas jumlah kepesertaan Program JKN-KIS, hingga di tahun 2024 nanti akan ada lebih dari 1000 pondok pesantren,” tambah Puja.

Selain itu, lanjut Puja, pondok pesantren juga memiliki fasilitas kesehatan (faskes) tersendiri sehingga harapannya akan membantu memenuhi kebutuhan faskes di wilayah Jawa Timur.

“Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung 1 berbanding 5 ribu peserta. Harapan pondok pesantren yang memiliki layanan kesehatan ini dapat meningkatkan standarnya dan bekerja sama dengan kami. Sehingga nantinya akses layanan kesehatan juga bisa lebih mudah,” lanjutnya.

Puja menjelaskan, kerja sama yang dilakukan juga turut melibatkan warga pondok pesantren sebagai Kader JKN yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada program pembangunan jangka panjang, diharapkan tahun 2024 cakupan Peserta Program JKN-KIS di wilayah Jawa Timur telah mencapai 98%.

Baca juga : Infokes Luncurkan ePoskestren untuk Dukung Program OPOP Jatim

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kegiatan yang dilakukan pada hari ini bisa membawa dampak positif bagi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Menurutnya peran OPOP sangat penting dalam peningkatan kualitas kesejahteraan pesantren.

“Seluruh yang tergabung dalam OPOP niatkan ini sebagai dakwah, niatkan ini sebagai penguatan jihad melawan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Ini menjadi menarik OPOP bila bisa memberikan semangat kepada santri-santri untuk menyiapkan program ekonomi dan kesejahteraan di kalangan pesantren. Tidak hanya untuk santrinya tapi juga alumninya agar pesantren bisa menjadi mandiri,” ujarnya dalam pidato pembukaan.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi yang juga sekaligus Ketua OPOP Jatim menjelaskan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kerjasama primer antara Badan Penyelenggara dengan Pondok Pesantren dalam bentuk jaminan kesehatan. Tujuannya untuk perlindungan kesehatan bagi pengasuh pondok pesantren, para guru pengajar di pondok pesantren dan santri pondok pesantren.

Baca juga : BSI Siapkan Pembiayaan KUR Syariah agar Petani Go Digital

“Program OPOP Jatim sendiri merupkan program prioritas Pemprov Jatim dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Melalui pemberdayaan santri (santripreneur), pemberdayaan pesantren (pesantrenpreneur) dan pemberdayaan alumni pesantren (sosiopreneur),” tutur Wahid. (JM01)