DPRD Surabaya Minta Dispendukcapil Jamin Keamanan Data Masyarakat Jelang Pemilu

0
15
DPRD Surabaya Minta Dispendukcapil Jamin Keamanan Data Masyarakat Jelang Pemilu
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni meminta pemerintah agar bisa menjamin keamanan data kependudukan masyarakat secara pribadi, terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang tinggal menghitung hari.

Keamanan data masyarakat, menurut Fathoni, menjadi hal yang sangat penting di tengah kian kencangnya perkembangan teknologi digital. Data kependudukan secara personal adalah kedaulatan masyarakat yang harus terlindungi dengan baik.

“Karena bila data tersebut bocor kemudian dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan tertentu, maka akan merugikan pemilik data dan merusak kedaulatan kepemilikan data kependudukan,” ujarnya, Jumat (12/1/2024).

Karena itu menurut Fathoni, pihaknya sangat mendukung upaya Pemkot Surabaya yang kini sedang menggenjot sekaligus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Fathoni menyadari bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dielakan tetapi harus diikuti dan diimbangi. Karenanya, transfornasi dari layanan kependudukan secara konvensional ke digital itu suatu keniscayaan.

“Progran ini harus diapresiasi. Apalagi ini program pemerintah pusat. Alhamdulillah, Surabaya menjadi pilot proyek identitas kependudukan digital ini,” tambah Fathoni.

DPRD Kota Surabaya, lanjutnya, mengingatkan terkait keamanan data kependudukan yang ada. Sehingga masyarakat yang sudah bermigrasi ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) merasa aman.

Bukan hanya saat menjelang pemilu dimana data kependudukan nantinya digunakan masing-masing individual untuk ikut berpartisipasi dalam pesta politik lima tahunan tersebut, namun juga kian maraknya kasus-kasus penipuan berkedok pinjaman online (pinjol) yang banyak menyasar masyarakat membuat keamanan data benar-benar butuh perlindungan eksta.

BACA JUGA : Perda Cagar Budaya Disetujui Semua Fraksi di DPRD Surabaya

“Terutama di tengah maraknya pinjaman-pinjaman online yang dengan mudah menggunakan data kependudukan orang lain, baik sebagai penjamin dan lain sebagainya, ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi teman-teman Dispenduk Kota Surabaya,” terang Arif Fathoni.

Karena itu Fathoni menegaskan, agar program IKD bisa berhasil dengan presentasinya yang tinggi, diperlukan sosialisasi yang dilakukan secara maksimal. Baik sosialisasi melalui kantor-kantor Kelurahan di Kota Surabaya, maupun melalui perangkat-perangkat aplikasi yang ada platform-platform media sosial yang dimiliki.

“Saya berharap teman-teman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskannya dengan uraian yang sederhana saja. Misalnya apa sih keunggulan IKD, jelaskan disitu,” ujarnya.

Diketahui, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), menyampaikan jika piihaknya terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta.

BACA JUGA : Pentingnya Digitalisasi Data untuk Mengatasi Pengangguran Jadi Perhatian DPRD Kota Surabaya

Hal dilakukan karena menurut Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto, hingga saat ini aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. Dan capaian ini dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya yang sudah wajib ber-KTP.

“Sampai dengan hari ini capaian kita baru 188.000, atau masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting,” terang Eddy. (Adv)