Akmal juga mengatakan, integritas pegawai ASN Pemda tercermin dalam pilar pokok yang harus bisa menegakkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. ASN, menurutnya, merupakan instrumen negara yang harus patuh terhadap setiap pemimpin negara. Maka, keberhasilan dan kegagalan sebuah sistem dalam ASN ditentukan oleh seorang aktor.
“Aktor dalam sistem terbagi dalam beberapa elemen yakni Kepala Daerah dan DPRD, Pimpinan OPD hingga masyarakatnya harus saling mendukung untuk mencapai kinerja efektif guna mencapai pertumbuhan pembangunan yang optimal,” jelasnya.
ASN, lanjut Akmal, harus berubah untuk merubah ke sistem online lewat transformasi budaya. Sudah saatnya kita berubah dari penjaga toko ke pedagang online dengan modal sosial. Berwirausaha birokrasi harus jalan. Ini dibutuhkan paradigma dan BPSDM Jatim harus segera berbenah.
Baca juga : Tegas Larang Mudik, Menteri Perhubungan Imbau Masyarakat Tetap di Rumah Saja
Ia juga berharap, para ASN bisa melayani sesuai kebutuhan kemajuan zaman dan kebutuhan keinginan pimpinan. Pihaknya menyebut, Gubernur Khofifah merupakan salah satu contoh kepala daerah yang mampu mengkombinasikan dan menjual daerahnya dengan program-program yang menarik lewat media sosial yang dimiliki.
“Kami berharap adanya perubahan seperti pola-pola pendekatan untuk memasarkan daerahnya secara online yang digunakan Ibu Gubernur bisa dilaksanakan pula oleh para ASN dan purna praja kita agar publik mengetahui apa yang telah dilakukan pemimpin kita. Kita sebagai pamong praja harus mendukung program para pemimpin daerah seperti Ibu Gubernur Khofifah,” tutupnya. (JM01)
