Umum

KPU Jatim Komit Beri Santunan Penyelenggara Pilkada yang Sakit dan Meninggal Dunia

November 29, 2024

KPU Jatim Komit Beri Santunan Penyelenggara Pilkada Serentak yang Meninggal Dunia

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 masih terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ((KPU Jatim) terus memastikan semuanya berjalan baik.

Termasuk salah satunya adalah memastikan akan bertanggungjawab, terhadap penyelenggara Pilkada Serentak yang mengalami kecelakaan kerja, sakit, maupun yang meninggal dunia saat bertugas.

Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi mengakui, ada beberapa insiden yang menimpa para penyelenggara Pilkada selama bertugas, mulai dari jatuh sakit, tersetrum, tertimpa tenda, bahkan meninggal dunia.

“KPU Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab atas semua pelaksanaan, atas insiden yang terjadi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan KPU Jatim, hingga H+ 1 pencoblosan terdapat lima petugas yang meninggal dunia. Masing masing merupakan petugas ketertiban TPS 4 orang masing-masing dari Kabipaten Kediri, Kota Kediri, Sampang dan Kota Malang. Sedang 1 orang meninggal lainnya adalah sekertaris PPS di Magetan.

“Kami keluarga besar KPU Provinsi Jawa Timur ikut berduka cita,” ucapnya.

Sementara Anggota KPU Jawa Timur, Eka Wisnu Wardhana menambahkan, untuk petugas yang mengalami kecelakaan dan sakit sebanyak tujuh orang yang tersebar di Pamekasan, Pasuruan, Kota malang, Kota Mojokerto, Ngawi Banyuwangi dan Tulungagung.

“Penyebabnya bermacam-macam ada yang tertimpa tenda saat ada angin puting beliung, kecelakaan kerja saat rapat bimbingan teknis, ada juga yang kecelakaan saat membantu petugas membersihkan APK dan lainnya,” terang Wisnu.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam bentuk kehadiran negara hadir, KPUJatim telah menyiapkan dana santunan dan asuransi bagi setiap korban meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen.

Diketahui, penyelenggara badan Ad hoc pemilu, sedianya memang mendapatkan santunan kecelakaan kerja yang meninggal dunia, sebagaimana dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan hal teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

“Kami sedang menginput dan mendata untuk mempersiapkan administrasi bagi yang meninggal dan sakit. Kita pastikan yang bersangkutan akan menerima asuransi dan santunan, karena itu sudah kami siapkan jauh hari,”pungkasnya. (JM01)