OJK Peringatkan Influencer Soal Binary Option dan Robot Trading Forex, Wamendag Minta Ojk Fokus Masalah Pinjol

0
1
OJK Peringatkan Influencer Soal Binary Option dan Robot Trading Forex, Wamendag Minta Ojk Fokus Masalah Pinjol
OJK Peringatkan Influencer Soal Binary Option dan Robot Trading Forex, Wamendag Minta Ojk Fokus Masalah Pinjol

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin binary option dan robot trading forex. Hal ini disampaikan OJK terkait banyaknya penipuan berkedok judi online dan ponzi.

Peringatan OJK khususnya pada para influencer (mereka yang berpengaruh di media sosial yang biasanya memiliki jumlah pengikut yang signifikan, red) ini, dimaksudkan agar para influencer dalam memasarkan produk dan layanan jasa keuangan selalu memastikan terlebih dahulu legalitas dari pihak berwenang, agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi bodong dan ilegal.

Melalui akun sosial media resminya, OJK juga mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati apabila ditawari investasi dengan memastikan terlebih dahulu legalitas perusahaan serta produk yang ditawarkan.

Baca juga : Jelang Harlah NU ke-99, BI Jatim dan PWNU Jatim Jajaki Kerjasama…

Disebutkan juga bahwa OJK juga dengan tegas melarang bank untuk memfasilitasi binary option dan robot trading forex yang diduga mengandung unsur penipuan, perjudian dan skema ponzi.

OJK juga menambahkan bahwa perdagangan berjangka komoditi termasuk emas, forex, valas dan lainnya perizinannya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Sebelumnya Bappebti juga telah mengatakan bahwa binary option merupakan kegiatan yang dilarang dan menyebut tidak pernah mengeluarkan izin terhadap robot trading.

Maraknya imbauan dari otoritas yang berwenang merupakan respons atas tindakan penipuan yang marak terjadi lewat perjudian di binary option atau skema ponzi robot trading, yang mana kedua aktivitas ilegal ini dipasarkan seakan-akan merupakan jenis investasi yang sah.

Baca juga : Prof. Mohamad Nasir : Kuliah Online Terintegrasi Harus Segera Dijalankan

Dan meski sampai saat ini masih belum diketahui bagaimana sanksi atau hukuman yang bisa menjerat mereka yang menawarkan produk ilegal ini kepada masyarakat, namun baru-baru ini sejumlah orang yang merasa dirugikan telah melapor beberapa influencer dengan dugaan penipuan. Kasus tersebut saat ini masih diproses oleh pihak berwajib.

OJK Diminta Fokus Pinjol

Sementara disis lain, melihat langkah OJK yang melarang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memfasilitasi perdagangan kripto, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meminta OJK fokus di bidang jasa keuangan, salah satunya soal pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin meresahkan.

“Apa yang menjadi ranah OJK sangat luas, salah satunya menangani pinjol yang sangat meresahkan warga,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/2/2022).

Jerry menekankan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan OJK punya ranah masing-masing. Kripto yang merupakan aset di Indonesia adalah ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kemendag.

Baca juga : Persempit Ruang Gerak Rentenir, Gubernur Gencar Gulirkan Modal Usaha  Ultra Mikro…

Sejak semula disepakati bahwa sesuai undang-undang, mata uang di Indonesia hanya rupiah. Kripto sendiri diperlakukan sebagai komoditi, sehingga konsekuensi pengaturannya ada di bawah Bappebti.

“Dari awal kita semua sepakat bahwa alat pembayaran di Indonesia sesuai dengan undang-undang itu hanyalah rupiah. Kripto itu bukan alat pembayaran. Kripto itu adalah komoditi dan perdagangan komoditi itu juga sudah ada undang-undangnya,” jelas dia. (JM01)