Lumajang, JATIMMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan berupaya untuk menurunkan angka pernikahan anak yang masih tinggi, mengingat jumlah dispensasi pernikahan anak yang tercatat pada akhir 2021 mencapai 17.151.
Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu hal yang gencar dilakukan adalah mengembangkan program dengan hasil konkret, dimana seperti disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, yang mengatakan bahwa TP PKK Jatim sedang menggodok program yang diberi nama Cepak (Cegah Perkawinan Anak).
“Perkawinan anak ini sepertinya adalah hal yang turun menurun yang kunci permasalahannya harus dicari. Dari sini, ekspektasi terhadap PKK sebagai penggerak itu tinggi. Maka dari itu, tahun ini Cepak lagi digodok,” ujar Arumi saat menghadiri Workshop Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Permainan Anak di Hotel Gajah Mada, Kab. Lumajang, Selasa (7/6/2022).
Arumi menyatakan, pengembangan program yang mendukung penurunan dan pencegahan perkawinan anak menjadi penting. Sebab, perkawinan adalah kunci dari pembentukan generasi selanjutnya.
Baca juga : Jelang Idul Adha 1443 H, Jatim Siapkan 1.276 Juru Sembelih Halal…
“Kami percaya perkawinan sendiri adalah pintu untuk berbagai macam isu sosial selanjutnya yang terbawa ke generasi seterusnya. Makanya, hal-hal negatif harus terputus sekarang agar tidak terbawa ke keturunan kita nanti,” terangnya.
Lebih jauh, Arumi menjelaskan, yang sedang dilakukan PKK Jatim dan nantinya akan diteruskan dalam Cepak adalah program yang terkoneksi dengan gerakan prioritas nasional. Yaitu pembinaan karakter keluarga, pendidikan, ketahanan pangan, serta kesehatan lingkungan.
Gerakan ini sendiri, lanjutnya, terkoneksi dengan satu sama lain. Seperti kalau ingin membangun karakter keluarga yang baik, pendidikannya juga harus tepat. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kualitas penduduk. Karena Indonesia dengan penduduk banyak ini bisa jadi investasi, bisa jadi musibah.
“Kalau kita bisa mastikan seluruh penduduk Indonesia sudah punya pendidikan cukup dan masalah stunting, angka kematian ibu-anak, serta pernikahan dini selesai, itu adalah investasi. Tapi kalau enggak, yang rugi adalah diri sendiri dan negara. Karena negara harus fokus pada sektor sosial dulu baru pada yang lain,” lanjut Arumi.
Halaman selanjutnya: Arumi kemudian menyebut ….
