Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Terkait dengan gonjang ganjing kepengurusan Gereja Happy Family Center (GHFC) yang memunculkan 2 Sidang Raya Sinode (SRS) GHFC, Perwakilan dari Kepala Bidang Hukum, Bimas Kristen Jakarta, Johnson Parulian menjelaskan bahwa pelaksanaan SRS GHFC yang digelar di Hotel Luminor Surabaya, Selasa (11/8/2020) yang digelar Panitia adalah berdasarkan permohonan dari jemaat dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Bimas Kristen
Ini sekaligus menepis pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa SRS yang digelar di Hotel Luminor Surabaya itu tidak lazim bahkan menyalahi AD-ART
Johnson juga menambahkan, bahwa sidangSRS Luar Biasa ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Pak Dirjen. Dan secara prinsip, Bimas Kristen mendukung setiap upaya-upaya yang dilakukan agar sinode Gereja ini lebih baik dan lebih teratur.
“Pak Direktur juga mengamanatkan perdamain bagi semua orang, melalui cara-cara komunikasi dengan semua pihak,” tambah Johnson seusai menghadiri SRS Luar Biasa GHFC di Hotel Luminor Surabaya, Selasa (11/8/2020).
Sidang Luar Biasa ini, lanjut Johnson, juga bertujuan membangun kembali komunikas yang sejauh ini belum lancar diantara jemaat Gereja HFC.
“Informasi yang kami dapatkan sejauh ini sudah ada beberapa kali permintaan untuk komunikasi, namun kelihatannya komunikasi itu belum lancar. Dan sebagai Bimas Kristen, kami tidak akan berhenti mengupayakan komunikasi diantara mereka,” tambahnya.
Sementara terkait dengan klaim dari Pdt. Dr Erika Damayanti, S.H. M Th yang mengatakan bahwa dirinya terpilih secara kuorum sebagai Ketua Umum Sinode GHFC untuk periode 2020-2025 pada 9 Agustus 2020, Johnson belum bisa memberikan komentarnya.
“Soal itu saya tidak bisa berkomentar, karena sampai hari ini kami belum menerima laporan. Biasanya kalau ada sidang-sidang para pihak melaporkannya ke Dirjen Bimas Kristen, kalau ada perubahan AD-ART, kalau ada perubahan kepengurusan. Tapi sampai hari ini kami belum menerima laporan,” jelas Johnson.
Sementara itu, Sutrisno Sukmana, Sekertaris Umum (Sekum) Sinode Gereja HFC justru balik bertanya kenapa HFC sejak tahun 2011 hingga 2020 belum pernah diadakan Sidang Raya sama sekali. Apalagi paska pendeta Hanny sebagaj Ketum Sinode GHFC terjerat kasus dugaan pencabulan dan sekarang sedang menjalani proses hukum.
“Jadi Sidang Raya Sinode 2020 ini adalah jawaban dari pejabat-pejabat sinode, cabang- cabang dari GHFC, yang menanyakan status dan kejelasan dari Gereja ini.” jawab Sutrisno.
Menurut Sutrisno, tuntutan kejelasan tersebut sebetulnya sudah pernah berkali-kali dia mediasikan dengan Agnes Maria, selaku Waketum Sinode. Namun Agnes Maria tidak bisa hadir dengan berbagai dalih.
“Lalu permintaan kejelasan tersebut kita teruskan ke Dirjen. Pak Dirjen melalui Pak Direktur sempat pula beberapa kali menghubungi Ibu Agnes dan Ibu Erika Damayanti, tapi komunikasinya terputus. Setelah dipastikan tidak ada jawaban dan tidak ada titik temu, selanjutnya Pak Dirjen memberikan ijin untuk digelarnya Sidang Raya Sinode Luar Biasa GHFC ini,” pungkas Sumantri. (JM01)
