Surabaya Akan Rampingkan OPD, Pansus DPRD Bakal Panggil Sekkota Surabaya

0
20
Surabaya Akan Rampingkan OPD, Pansus DPRD Bakal Panggil Sekkota Surabaya
Ketua Pansus Perangkat Daerah DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Pemkot Surabaya rencananya aakan merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana Pemkot Surabaya akan melakukan merger 8 OPD menjadi 4 OPD. Adapun 8 OPD yang dirampingkan yaitu;

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) akan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) akan digabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPRKPCKTR). Dinas Perdagangan (Disdag) akan digabung ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya.

Terkait hal ini, Panitia Khusus (Pansus) Perangkat Daerah DPRD Kota Surabaya berencana akan memanggil Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, pekan depan setelah sebelumnya, Pansus melakukan rapat membahas rencana perampingan ini.

Ketua Pansus Perangkat Daerah DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto mengatakan, saat ini Pansus baru melakukan pembahasan awal soal perampingan OPD di lingkungan Pemkot Surabaya, jadi belum masuk terlalu dalam.

Di Pansus, lanjutnya, menangkapnya baru gambaran-gambaran perubahan Raperda yang merubah Perda OPD akibat dari satu perampingan, kemudian yang kedua adalah penyesuaian.

“Jadi baru pembahasan awal, belum terlalu jauh,”ujarnya, Jumat (28/05/21).

Baca juga : Sambut HUT Surabaya ke-728, Wali Kota Gelar Lomba Promosi Produk UMKM…

Herlina juga menjelaskan, soal urusan lebih dalam perampinan OPD ini pihaknya belum membahasnya. Misalnya, soal penanggulangan kemiskinan, lingkungan, lantas terkait tata ruang terbuka hijau, Pansus belum sampai sedetail kesana.

“Untuk itu kami berencana mengundang Sekda selaku kepala seluruh OPD yang ada di Kota Surabaya, terkait penjabaran tugas dan fungsi yang ada di OPD,” terang Herlina.

Perampingan OPD, menurut Herlina, jangan sampai mengesampingkan tugas pokok OPD sebelumnya. Misalnya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yang akan digabung ke Dinas Cipta Karya karena disana ada Rusun, sementara bagaimana pengelolaan aset Bangunan dan Tanah, sementara Pemkot Surabaya juga punya badan pengelolaan aset dan daerah.

Baca juga : Surabaya Bakal Punya Kereta Tanpa Rel. Ini Faktanya

“Aset daerah juga masuk ke bagian Perlengkapan. Oleh karena itu setelah perampingan OPD apakah Bagian Perlengkapan Kota Surabaya juga masih akan tetap ada, ini yang masih kita lihat,” lanjutnya.

Herlina juga menyinggung soal Tata Ruang Terbuka Hijau atau DKRTH Kota Surabaya, lalu ada urusan pembuangan limbah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan ada Dinas PU Bina Marga, nah apakah DKRTH dan DLH akan dirampingkan dan menjadi satu rumpun, yaitu di Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya jadi tidak masuk urusan DLH, padahal ada bidang-bidang yang masuk dalam ranah DLH.

“Jadi rapat selanjutnya kami akan membahas, bagian-bagian apa saja yang akan ditampung oleh OPD mana dan kewenangannya sejauh apa.” jelas anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini.

Baca juga : Mahasiwa ITS Gagas I-Mask untuk Minimalisir Penularan Covid-19

Herlina menambahkan, pihaknya mengejar percepatan penyelesaian Pansus Perangkat Daerah ini. Untuk itu ia berharap Walikota Surabaya Eri Cahyadi segera menyusun Perwali sebagai pengganti perubahan Perda Perangkat Daerah, yang kemudian apakah langsung diterjemahkan menjadi salah satu acuan dalam perubahan anggaran tahun 2021 pasca perampingan.

“Kita tidak masuk ke perubahan anggaran, hanya saja Pansus juga perlu adanya gambaran-gambaran terkait perampingan OPD,” pungkasnya. (JM01)