Tidak Semua Sertifikat Harus jadi Sertifikat Elektronik, Ini Penjelasannya

0
164
Tidak Semua Sertifikat Harus jadi Sertifikat Elektronik, Ini Penjelasannya
Tidak Semua Sertifikat Harus jadi Sertifikat Elektronik, Ini Penjelasannya (foto: istimewa)

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Baru-baru ini muncul polemik di masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Masalah sertifikat ini kemudian berkembang dan banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan bahkan memunculkan berbagai informasi tidak benar (hoax). Padahal peraturan yang terbit pada awal tahun ini, merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN. Dan peraturan ini tidak serta merta menarik semua sertifikat analog atau berbasis kertas yang sudah ada.

Baca juga : Pasar Modal Syariah di Indonesia Tumbuh Luar Biasa

“Perlu dijelaskan, sesuai dengan Pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor,” ujar Dwi Purnama, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang dikutip di laman ATR BPN, Kamis (4/2/2021).

Dwi juga menjelaskan, sertifikat analog yang diganti adalah saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik, atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data sertifikat analognya.

Baca juga : BEI Gandeng LP Tuna Netra Sosialisasikan Pasar Modal pada Penyandang Disabilitas…

Dalam Pasal 16 dijelaskan, peraturan mengenai Sertifikat Elektronik ini termasuk untuk penggantian buku tanah, surat ukur dan atau gambar denah satuan rumah susun. Sementara berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1/2021, ada 4 jenis dokumen yang akan menjadi sertifikat tanah elektronik, diantaranya :

  1. Pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar,
  2. Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar,
  3. Pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan,
  4. Perubahab data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.

Peraturan ini juga menjelaskna bahwa jika terjadi kesalahan pengisian data setelah dokumen elektronik berupa sertifikat telah keluar, maka pejabat berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertifikat Elektronik edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

Selain itu, lanjut Dwi, jika Anda masih belum ingin merubah sertifikat analog Anda, hal ini tidak dipermasalahkan.

Baca juga : Gubernur Khofifah Apresiasi Klinik Vaksinasi RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto

“Namun jika ingin melakukan perubahan terhadap sertifikat yang Anda miliki seperti peraturan yang ada, maka sertifikat analog akan ditarik dan diganti dengan sertifikat elektronik,” jelas Dwi Purnama. (JM01)