Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Sejak awal tahun 2020 hingga akhir April 2020, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), tercatat telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 5,4 triliun. Penyaluran bansos ini dinila mendesak, karena dampak pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian, menurunkan aktivitas produksi perusahaan, serta berakibat pada banyaknya pemutusan hubungan kerja atau banyak karyawan yang dirumahkan.
Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto melalui siaran pers mengatakan, sejak wabah Covid-19 muncul di Indonesia, sejak awal tahun ini hingga April lalu BNI telah menyalurkan dana bantuan sosial kepada 3,9 juta KPM senilai Rp 5,4 triliun.
“Bantuan ini terdistribusi ke 411 kabupaten atau kota di Indonesia,” katanya, Minggu (10/5/2020).
Sis Apik juga menambahkan, selain itu, BNI juga telah menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 6,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau senilai Rp 4,6 triliun, yang tersebar di 123 kota atau kabupaten.
“Untuk perluasan tahun ini, BNI mendapat tugas melakukan penyaluran di 112 kabupaten atau kota se-Indonesia. Hal itu diperkuat dengan sistem penyalurannya yang berbasis online, sehingga dapat meminimalkan pertemuan atau kerumunan,” terang Sis Apik.
Diketahui, BNI merupakan salah satu bank pertama yang menyatakan siap menjadi digital banking partner untuk program yang terkait dengan subsidi ataupun bantuan sosial pemerintah, termasuk bansos PKH dan BPNT.
Selain itu, tambah Sis Apik, BNI juga yang memperkenalkan kemudahan menggunakan teknologi perbankan untuk menajamkan penyaluran bansos PKH agar bisa dilakukan secara nontunai dan memenuhi prinsip 6T seperti yang diharapkan pemerintah, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi.
“Solusi yang diberikan BNI adalah penciptaan kartu combo (satu kartu dengan dua fungsi, yaitu fungsi saving dan fungsi wallet), yang sekarang dikenal sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga bansos dan subsidi dalam bentuk apa pun, baik uang maupun barang/natura, benar-benar sampai kepada keluarga penerima manfaat,” jelasnya.
Lebih lanjut, guna memudahkan masyarakat melakukan transaksi dengan kartu bansos atau KKS tersebut, BNI menginisiasi digitalisasi e-Warong KUBE menjadi agen bank atau Agen46 dengan penempatan mesin electronic data capture (EDC) bank sebagai alat akseptasi kartu pada warung yang ada di sekitar KPM.
Dengan demikian, pemberdayaan keekonomian masyarakat akan berjalan seiring dengan berbagai program bansos atau subsidi yang diimplementasikan pemerintah. Apalagi program ini dinilai akurat karena secara teknologi mengharuskan KPM membelanjakan dana bansos hanya untuk pembelian sembako, bukan rokok atau pulsa telepon seluler.
Ssuksesnya penyaluran bansos PKH melalui KKS tersebut, lanjut Sis Apik, memberikan dampak positif bagi masyarakat, di antaranya terciptanya budaya bertransaksi secara nontunai dan literasi keuangan yang meluas.
“Maka, dalam perkembangannya, kesuksesan tersebut membuat pemerintah memercayakan penyaluran bantuan lain secara nontunai melalui ATM ataupun e-Warong KUBE, seperti BPNT, bekerja sama dengan Bulog,” pungkas Sis Apik. (JM01)
