Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) yang sering gonta-ganti program mendapat sorotan DPRD Kota Surabaya. Hal ini tampak dari pernyataan Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya yang berharap Pemkot tidak melakukan revisi lagi dalam program pembangunan kota karena anggaran telah dinaikkan tahun 2023.
Menurutnya, tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Walikota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi.
“Makanya pasca dua Walikota tersebut, kami minta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir,” ujarnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Surabaya sangat serius pada Sistem Drainase. Ini tampak pada kebijakan anggaran yang tidak tanggung-tanggung dalam program berkaitan dengan drainase. Sistem Drainase Perkotaan di Surabaya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 boezem penampung air.
Tercatat pada tahun 2022, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 541,1 miliar yang terbagi untuk tiga sub kegiatan diantaranya; Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase, Rehabilitasi saluran drainase perkotaan serta pembangunan sistem drainase.
Bahkan rencananya, pada tahun 2023 Anggaran akan meningkat menjadi Rp 867 miliar.
Anggaran sebesar Rp 867 miliar itu, lanjut Baktiono, adalah anggaran total yang meliputi, drainase, box culvert, U Ditch atau saluran air kecil maupun besar.
Baca juga : DPRD Surabaya : PIOS Jangan Cederai Semangat Pemulihan Ekonomi
Baktiono juga berharap ditengah kota juga harus banyak dipasang box culvert, dan mencontohkan gorong-gorong di jalan Embong Malang yang ada sejak zaman Belanda
“Jadi kami harap petugas DSDABM Surabaya rutin turun membersihkan gorong-gorong tersebut untuk cegah banjir di tengah kota. Apalagi gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter dan memang dibangun permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota,” terang Baktiono.
Baktiono juga meminta DSDABM Surabaya untuk juga menangani saluran air yang ada di kampung-kampung atau di hilir, sehingga bisa terkoneksi dengan hulu.
“Jadi jangan dibangun drainase di hulunya saja atau tengah kota, tapi perlu diperbaiki hilirnya atau saluran drainase yang ada di kampung-kampung,” tegasnya.
Baca juga : Komisi C Desak Proyek Penanggulangan Banjir Selesai Tepat Waktu
Baktiono menegaskan, saluran kecil di gang-gang kampung meski hanya bisa dilewati sepeda motor yang belum ada salurannya wajib dipasang box culvert karena menurutnya box culvert bisa dipasang di tengah-tengah gang, dan bukan dipinggir gang.
“Nah kami berharap kenaikan anggaran di 2023 tersebut bisa mencakup pembangunan box culvert sampai ke gang-gang kampung,” pungkasnya. (JM01)
 yang sering gonta-ganti program mendapat sorotan DPRD Kota Surabaya, khususnya terkait Sistem Drainase){kind=link}