Gubernur Khofifah Kukuhkan 7 TPAKD

0
2
Gubernur Khofifah Kukuhkan 7 TPAKD
Gubernur Khofifah Kukuhkan 7 TPAKD

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 7 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Yaitu TPAKD Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Pacitan, Lumajang.

Pengukuhan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2022 TPAKD se-Jawa Timur di Ballroom Kantor OJK Kanreg IV Jatim Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (15/12/2022) pagi.

Gubernur Khofifah mengatakan bahwa di Jawa Timur telah terbentuk 27 TPAKD. Sehingga dengan tambahan 7 TPAKD yang dikukuhkan hari ini, total menjadi 34 kabupaten/ kota dari 38 kabupaten/ kota. Gubernur Khofifah mendorong Kabupaten Kota di Jawa Timur yang belum membentuk TPAKD agar segera menyusul.

“Tim percepatan akses keuangan daerah ini menjadi bagian penting untuk mendorong berbagai sektor terutama UMKM di daerah masing-masing, hari ini ditambah lagi 7 Kabupaten berarti sudah 34. Tinggal 4 daerah akan kita didorong bersama supaya memiliki komitmen yang sama,” Kata Khofifah.

BACA JUGA : Gubernur Khofifah Luncurkan Kredit Berbunga Rendah untuk Pengusaha Ultra Mikro Prokesra

Ia menyampaikan bahwa TPAKD merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan stakeholders lainnya dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Dengan harapan keberadaan TPAKD dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi dan literasi keuangan.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih memahami literasi keuangan. Tak hanya itu, TPAKD diharapkan mampu menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir.

Gubernur Khofifah menjelaskan tingkat literasi keuangan Jawa Timur saat ini berada di atas rata-rata nasional. Indeks inklusi keuangan Jawa Timur tahun 2022 mencapai 92,99% sementara nasional 85,10%. Sedangkan Indeks Literasi Keuangan Jatim tahun ini mencapai 55,32% dan nasional berada di bawah Jawa Timur yaitu 49,68%.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan dari indeks inklusi keuangan dan literasi keuangan terdapat kesenjangan yang harus segera direduksi. Oleh sebab itu, Ia mengajak berbagai pihak untuk bersinergi membangun penguatan literasi keuangan seperti media, akademisi kampus, masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat maupun organisasi profesi.

BACA JUGA : Ditjen Pajak Surabaya Blokir 140 Rekening Wajib Pajak

“Saya rasa pentahelix approach, itu kawan-kawan media juga menjadi bagian yang sangat penting untuk mendesiminasikan berbagai informasi untuk membangun penguatan literasi keuangan,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto selaku Pengarah II TPAKD Jawa Timur menyampaikan, outlook ekonomi Jawa Timur tahun 2023 akan tumbuh positif. Menurutnya Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan berada pada rentang 5,1%-5,5% (yoy), namun diperkirakan termoderasi antara 4,9% – 5,3% (yoy) pada tahun 2023 akibat faktor global.

“Ini masih dihitung terus, intinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tetep dari Jawa timur ya industri manufaktur, perdagangan, industri manufaktur makan minum, inflasi diperkirakan juga akan lebih baik, insyaallah akan lebih baik,” ucap Budi Hanoto.

Sedangkan Kepala Kanreg IV OJK Jatim sekaligus Pengarah I TPAKD Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi mengatakan, akan kembali melanjutkan program-program literasi dan inklusi keuangan. Namun ia menekankan adanya gap literasi antar daerah, antar sektor dan antar gender yang harus segera diatasi.

BACA JUGA : OJK Dorong Digitalisasi BPR/BPRS dalam Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Se-Jawa Timur

“Tadi penekanannya pelajar, UMKM, kaum disabilitas dan masyarakat 3T, Kemudian untuk yang inklusinya ditambahkan lagi ada untuk perempuan dan syariah selain yang tadi. Jadi kita programnya akan kita tambah lagi misalkan kan untuk masalah pelajar kemudian juga santri, peerempuan dengan melibatkan semua lembaga keuangan termasuk pasar modal,” kata Bambang Mukti Riyadi. (JM01)