Semarang, JATIMMEDIA.COM — Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) resmi memulai babak baru kepengurusan. Melalui gelaran Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) 2026 yang dihelat di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (03/06), forum ini berhasil menyusun strategi besar sekaligus menetapkan kepengurusan baru untuk periode tiga tahun ke depan.
Dalam musyawarah tersebut, Komisaris Utama Bank Jateng, Dr. Drs. Adnas, M.Si., CRM, terpilih secara sah sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029. Ia akan memimpin 19 pengurus baru yang merepresentasikan tiga Koordinator Wilayah di Indonesia.
Untuk memperkuat roda organisasi, Adnas didampingi oleh tiga Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H (Bank Aceh), sementara bendahara umum diamanahkan kepada Adi Sulistyowati (Bank Jatim). Tak hanya itu, formasi penasehat juga diperkuat oleh figur berpengalaman, yakni Dr. Hoiruddin Hasibuan (Bank Banten) sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Prof. M. Mas’ud Said, MM., Ph.D (Bank Jatim) sebagai Anggota Dewan Penasehat.
Acara bergengsi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, jajaran Sekretaris Daerah Provinsi, serta para Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris BPD dari seluruh penjuru nusantara.
Saat membuka Seminar Nasional lewat pidato kuncinya, Ahmad Luthfi yang juga bertindak sebagai Pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah, menitipkan pesan krusial bagi masa depan bank daerah. Ia menggarisbawahi bahwa BPD harus menjadi motor penggerak ekonomi yang nyata di daerahnya masing-masing.
“BPD memiliki peran yang sangat vital dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mempererat penguatan ekonomi lokal, serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini hanya bisa dicapai melalui sinergi yang lebih kuat antara BPD dan para pelaku usaha daerah,” tegas Ahmad Luthfi.
Menyelami tantangan industri perbankan yang kian dinamis, seminar nasional kali ini mengusung tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”. Dua narasumber dihadirkan, yaitu Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, dan pakar manajemen Prof. M. Mas’ud Said.
Kedua pembicara menyoroti tentang tantangan dan peluang bagi BPD agar mampu menjaga daya saing di tengah gempuran transformasi ekonomi digital. Para komisaris dari 27 BPD se-Indonesia yang hadir menegaskan kembali komitmen mereka dimana BPD harus tetap berdiri tegak sebagai pilar utama layanan keuangan daerah sekaligus penyumbang andal bagi pendapatan pemerintah daerah.
Munas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong percepatan transformasi digital BPD, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan kapasitas BPD sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru dan agenda transformasi yang lebih progresif, FKDK BPD SI optimistis seluruh BPD di Indonesia dapat naik kelas, semakin resilien dan kompetitif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (JM02)
