Khofifah juga menyinggung perihal kelompok masyarakat lain yang masih belum terpenuhi administrasi kependudukannya yang dikenal unregistered people.
Baca juga : BI Bersama TNI AL Koarmada II Gelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke…
“Masyarakat kategori unregistered people, mereka potensial mengalami kemiskinan struktural karena mereka tidak terdata maka tidak bisa menerima berbagai program peindungan sosial,” lanjutnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyebutkan bahwa menurut data BPS, penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 20,9 juta jiwa. Di mana, Jatim merupakan provinsi terbesar nomor 2 dalam kependudukan disabilitas.
“Dan saya lihat, Jatim yang paling semangat melakukan inovasi dan terobosan untuk disabilitas. Selain membuat kami merasa sangat diapresiasi, ini juga memberikan harapan bagi kami,” ucapnya.
Angkie menjelaskan bahwa ia juga penyandang disabilitas, yakni tuna rungu. Berasal dari Nganjuk dan hari ini pulang.
“Sekarang, Alhamdulillah saya adalah staf khusus Presiden. Jadi kalau saya bisa, saya yakin teman-teman penyandang disabilitas juga bisa,” pesannya.
Baca juga : Pemkot Surabaya Kerjasama dengan Bank Jatim, Launching KatePay
Selaras dengan Ankie, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa selama 7 tahun ia menjabat, ada lubang kependudukan yang tidak bisa kita selesaikan. Yakni komunitas disabilitas dan komunitas adat terpencil.
“Ini karena banyak ruang tertutup di sana. Jadi kalau Dukcapil turun sendiri tidak akan bisa terselesaikan. Maka harus turun semua, bergerak bersama. Dari hulu ke hilirnya, mulai dari Gubernur, Bupati-Walikota, Camat, kepala sekolah, sampai keluarga,” tuturnya.
Zudan menyebutkan, gerakan jemput bola pendataan kependudukan penyandang disabilitas ini telah dimulai di Jakarta 14 Maret 2022. Dalam 3 bulan bergerak, rata-rata data masuk mencapai 220.000 per bulan.
“Maka di Jatim, dengan 38 kabupaten/kota, kalau sehari bisa mendata 100 orang saja maka se-Jatim bisa mendata 3.800 per hari. Tapi saya minta, jangan lupa ragam disabilitas tiap orang dicatat. Dan untuk penyandang disabilitas jiwa dan sensorik harus ada ahli yang mendampingi,” imbuhnya.
Baca juga : Laju Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2022 Meningkat 5,20 Persen
Di akhir, Zudan meminta agar pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan afirmasi dan prioritas. Untuk itu, kedua hal ini harus sudah dimunculkan sejak awal perencanaan pembangunan.
“Ada penyandang disabilitas yang harus diprioritaskan. Untuk itu, kita memerlukan afirmasi karena mereka memiliki banyak keterbatasan. Di sinilah esensi jemput bola. Dari titik prioritas dan afirmasi ini, hilirnya adalah optimalisasi teman-teman disabilitas,” tutupnya. (JM01)
