Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Dampaknya

0
6
Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Dampaknya
Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng, Ini Dampaknya

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022. Keputusan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 22 April 2022.

“Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri,” ujar Presiden.

Dalam rapat tersebut, Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Presiden juga memastikan bahwa dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut, agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.

Baca juga : Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Waspadai Kasus Penipuan Bermodus Amal dan Sedekah

Menanggapi hal ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melalui Ketua Bidang Komunikasi Gapki, Tofan Mahdi, menyatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan tersebut.

“Kami sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden,” ujarnya dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Sejalan dengan itu, kata Tofan, Gapki akan terus memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit,” lanjutnya.

Baca juga : Warga Jatim Bisa Mudik Bareng Gratis ke 15 Kab/Kota Tujuan

Tofan juga menegaskan, pemantauan larangan ekspor itu dilakukan untuk melihat dampak yang timbul khususnya terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit.

“Namun jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memperkirakan hanya akan timbul dampak minimal akibat larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku terhadap industri.

“Dampak dari larangan ini pasti ada, tapi berdasar data Kementerian Perindustrian, kami perkirakan dampaknya akan minimal,” ujar Agus.

Baca juga : Berkah Ramadan, Bank Mandiri Salurkan 100.000 Paket Sembako Kepada Masyarakat

Ia menjelaskan, dengan adanya larangan tersebut, porsi minyak goreng yang tadinya untuk ekspor, akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.

“Maka porsi minyak goreng yang tadinya untuk ekspor akan sepenuhnya digunakan untuk menggenjot produksi minyak goreng bagi pasar domestik,” katanya. (JM01)