PSBB Lagi ! Pemerintah Terapkan PSBB Jawa-Bali 11-25 Januari 2021

0
146
PSBB Lagi ! Pemerintah Terapkan PSBB Jawa-Bali 11-25 Januari 2021
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto (Foto : istimewa)

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU, serta kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen, maka Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai tanggal 11-25 Januari 2021.

Seperti disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan PSBB untuk menekan penularan virus corona di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” katanya, seusai rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (6/1/2021).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai dengan UU yang dilengkapi PP 21 Tahun 2020, tentang mekanisme pembatasan tersebut.

Baca juga : Presiden: Bantuan Tunai 2021 Disalurkan Langsung Tanpa Potongan Apapun

“Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan,” tegas Airlangga.

Masih menurut Airlangga, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19. Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Juga kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

Adapun pembatasan kegiatan masyarakat ini antara lain membatasi tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen, kegiatan sekolah tatap muka yang rencananya dibuka pada awal tahun ini juga dibatalkan, sehingga kegiatan belajar mengajar masih akan daring.

Lalu dilakukan pembatasan jam buka pusat perbelanjaan alias mal sampai jam 19.00 WIB. Untuk restoran 25 persen dan pemesanan makanan harus take away dan delivery bisa tetap buka.

Baca juga : Setelah Gubernur, Kini 8 Kepala Dinas Pemprov Jatim Positif Covid-19

Sementara sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100 persen namun dengan protokol kesehatan. Begitu juga dengan konstruksi masih tetap berjalan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Sedang rumah ibadah dibatasi 50 persen, fasilitas umum ditutup sementara, dan moda transportasi diatur lebih jauh.

“Pemerintah melihat beberapa hal perlu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dengan harapan tentunya penularan covid bisa dicegah atau dikurangi seminim mungkin,” lanjutnya.

Airlangga juga menjelaskan bahwa hasil rapat ini telah disampaikan ke sejumlah Gubernur se Indonesia untuk segera menerapkan PSBB yang lebih ketat lagi. Dan Mendagri akan buat edaran ke Pimpinan Daerah.

“Tadi sudah disampaikan oleh Presiden ke Gubernur seluruh Indonesia,” terang Airlangga.

Baca juga : Mensos Risma Blusukan di Eks Lokalisasi di Mojokerto

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat untuk pelaskanaan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, serta meningkatkan operasi yustisi satpol PP, aparat kepolisian dan unsur TNI. (JM01)