Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Masih banyaknya penolakan-penolakan yang dilakukan para pelaku logistik salah satunya dari para sopir truk menunjukkan bahwa kebijakan zero over dimension over load (ODOL) yang rencananya akan diterapkan pada 2023 mendatang masih belum menerapkan konsep pentahelix atau menyeluruh. Kebijakan ini masih dinilai merugikan bagi para pelaku logistik.
Ini benang merah dari diskusi online untuk mencari win-win solution terhadap kebijakan zero ODOL yang diselenggarakan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) yang dihadiri para pengemudi supir logistik, anggota Komisi V DPR RI, kementerian perhubungan, dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan akademisi, di Surabaya, Sabtu (16/10/2022).
Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang menjadi salah satu narasumber di acara ini mengatakan penolakan-penolakan yang terjadi terhadap kebijakan zero ODOL ini disebabkan belum adanya titik temu antara para stakeholder. Misalnya terkait kebutuhan kapasitas angkutan, daya dukung jalan, termasuk batasan teknis kendaraan dari sisi industrinya.
Baca juga : Peringati Hari Pangan Sedunia, Gubernur Khofifah Minta Perkuat Jatim Sebagai Lumbung…
“Ini yang menyebabkan masalah terkait zero ODOL ini masih belum rampung hingga saat ini. Jadi, belum ada titik temu antara pemerintah dan para pelaku logistik,” ujarnya.
Dia mengutarakan terkait daya dukung jalan misalnya, itu harus dibuat memadai baik dari sisi bebannya, spesifikasi jalannya, sehingga mampu menampung atau menahan beban yang berat serta dibuat luasan jalan yang cukup lebar. Menurutnya, jika itu dipenuhi, tidak akan ada masalah ODOL di jalan. Atau sebaliknya, ketika dunia industri membatasi kendaraan yang beredar sesuai dengan daya dukung jalan, ini juga tetap akan menjadi masalah.
“Semua ini masih menjadi masalah karena belum adanya titik temu antara para stakeholder terkait kebijakan zero ODOL ini,” tukasnya.
Sementara Rizky Putra, Plt. Kaie Angkutan Barang Umum Kementerian Perhubungan juga menyampaikan bahwa terkait ODOL ini bukan hanya urusan Kemenhub semata tapi banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, masalah ODOL ini juga melibatkan kementerian PUPR terkait jalannya, lalu Korlantas terkait dengan penindakan hukumnya. Sedang di hulunya, itu melibatkan kementerian perindustrian pada saat barang itu mulai didesain seperti itu, lalu juga terkait dengan kebutuhan ataupun indeks logistik.
Baca juga : Bank Mandiri Digitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya
“Jadi, memang bicara ODOL ini sebenarnya PR kita bersama, termasuk pemilik barang dan pengemudi. Artinya, kami selalu membuka ruang diskusi untuk semua stakeholder agar nanti kebijakan-kebijakan yang kami ambil sebisa mungkin tidak akan merugikan semua pihak termasuk temen-temen pengemudi,” katanya.
Halaman selanjutnya: Koordinator APPN Vallery Gabriell Mahodim menegaskan….
 yang rencananya akan diterapkan pada 2023 mendatang masih belum menerapkan konsep pentahelix){kind=link}