Koordinator APPN Vallery Gabriell Mahodim menegaskan, tidak semua permasalahan di jalan itu menjadi kesalahan driver atau pengemudi logistiknya atau kesalahan karena ODOL-nya. Menurutnya, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan itu bukan karena mereka tidak taat aturan, tapi justru karena adanya peraturan-peraturan yang justru menambah beban berat para driver.
“Bukannya kami tidak taat aturan, tapi aturan itu juga seharusnya jangan memberatkan kami. Kenaikan BBM misalnya, juga penggunaan aplikasi MyPertamina, itu sudah sangat memberatkan kami para driver. Apalagi ditambah lagi dengan rencana Kemenhub untuk menerapkan kebijakan zero ODOL,” tukasnya.
Baca juga : Waspadai Cuaca Ekstrim dan Hidrometeorologi, Gubernur Khofifah Imbau Masyarakat dan Pemda…
Karenanya, dia mengajak semua stakeholder untuk duduk bersama membahas semua masalah yang memberatkan para driver logistik.
“Yang jadi masalah selama ini adalah para pengambil kebijakan ini jika diajak duduk bersama itu sulitnya luar biasa. Tetapi, kalau kami sudah bilang mau melakukan pergerakan atau menolak baru siap duduk bersama,” tandas Inces, panggilan akrabnya.
Dia mengutarakan bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan para driver logistik selama ini itu lebih disebabkan mereka selalu dijanji-janjikan “angin sorga”.
“Selama ini kami selalu dijanji-janjikan beri ‘angin sorga’. Jadi, ketika kami bergejolak terkait zero ODOL, kami lagi yang disalahkan. Jadi, untuk apa duduk bersama kalau pemerintah tidak pernah melakukannya,” ujarnya.
Sedang Kadishub Jatim, Nyono mengatakan, untuk membahas terkait ODOL ini, semua stakeholder harus hadir saat diundang untuk berdiskusi baik secara daring maupun luring. Para stakeholder tersebut adalah Kementerian Perhubungan, 11 BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Perhubungan Daerah, Korlantas Polri, akademisi, industri dan para pelaku logistik.
Dia mengakui bahwa penerapan kebijakan zero ODOL pada 2023 mendatang akan berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional angkutan.
Baca juga : Maxim Tambah Daerah Operasional Layanan di Kota Jember
“Selama ini yang melegalkan mereka tinggi-tinggi siapa, yang dulu selama bertahun-tahun itu yang menghalalkan itu siapa? Dan sekarang yang melarang juga siapa? Ayo kita selesaikan bersama-sama, dan saya punya niat yang baik untuk menyelesaikan ini, agar masyarakat dan teman-teman driver tidak dirugikan terus,” ujarnya.
Nyono juga menegaskan bahwa ia mau berubah, tapi tentunya dengan semua stakeholder itu mau berubah. Jangan sampai masyarakat kecil bertambah susah dengan kenaikan BBM, tambah tertindas dan tidak bisa makan,” tukasnya. (JM01)
 yang rencananya akan diterapkan pada 2023 mendatang masih belum menerapkan konsep pentahelix){kind=link}