BPJS Kesehatan Surabaya Perbaharui NKB dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak

0
7
BPJS Kesehatan Surabaya Perbaharui NKB dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Betsy M O Roeroe

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Cabang Surabaya, kembali memperbarui Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tentang Penangananan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hadir dalam kegiatan penandatanganan kerjasama ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Betsy M O Roeroe, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Anton Delianto, S.H., M.H., serta Kepala kejaksaan Negeri Tanjung Perak, I Ketut Kasna Dedi.

Dalam kesempatan tersebut, Betsy menjelaskan bahwa NKB ini adalah untuk memastikan keberlangsungan program jaminan kesehatan. Terutama untuk efektifitas penanganan dan penyelesaian masalah dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.

Baca juga : Sambut Hari Pahlawan, KAI Gratiskan Guru, Nakes, dan Veteran Naik Kereta…

“Selain itu, dengan adanya nota kesepahaman ini, kita bisa bersama-sama memonitoring pengawasan panduan badan usaha di daerah untuk memastikan supaya program jaminan kesehatan ini bisa berkelanjutan,” terang Betsy, disela acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPJS Kesehatan Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Selasa (9/11/2021).

BPJS Kesehatan Surabaya Perbaharui NKB dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
BPJS Kesehatan Surabaya Perbaharui NKB dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak

Betsy juga menambahkan, melalui kerjasama dengan kejaksaan dan juga dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Jawa Timur (karena para pengawas sudah ada di provinsi, red), sudah ada kegiatan-kegiatan pemeriksaan bersama dan sudah ada hasilnya.

“Intinya semua kegiatan dan kerjasama ini untuk memastikan supaya semua penduduk kota Surabaya bisa mendapatkan jaminan kesehatan, buktinya saat ini kota surabaya sudah UHC dan per bulan November ini pada posisi 96 persen,” terang Betsy.

Baca juga : Rayakan Hari Pahlawan, Siswa SD Al Falah Dengarkan Cerita Veteran

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Anton Delianto, S.H., M.H. menjelaskan, mengingat jangka waktu Nota Kesepakatan hanya berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2019 lalu, maka demi memperkuat kerja sama yang telah terjalin, perlu adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama lagi.

“Puji syukur, dari 30 Surat Kuasa Khusus dan 1 surat permohonan pendapat hukum pada tahun 2020 lalu yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya, berhasil membuat kepatuhan 15 Pemberi Kerja yang melakukan kewajiban pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional dengan total pembayaran Rp119.204.287,” terangnya.

Anton juga menambahkan, mengingat sistem jaminan kesehatan nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Kejaksaan Negeri Surabaya dengan hati yang terbuka akan membantu penegakan hukum Pemberi Kerja yang tidak patuh sesuai isi Perjanjian Kerja Sama.

Baca juga : Pemprov Jatim dan PLN Salurkan Bantuan Listrik Gratis Untuk 3100 RTM…

“Karena itu Kejaksaan Negeri Surabaya akan berusaha memberikan yang terbaik dan akan terus membangun kerjasama untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan,” pungkas Anton. (JM01)