Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono meminta wacana dana operasional bagi RT/RW untuk dipertimbangkan lagi, menyesuaikan kemampuan kekuatan anggaran pemerintah kota Surabaya.
“Ini harus dipertimbangkan dulu kemampuan anggaran kita. Komisi di DPRD akan mengkaji lebih dalam nantinya, terkait ketersediaan anggaran, apakah cukup atau tidak,” jelasnya pada Senin (11/09/2023).
Rencana anggaran dana operasional untuk RT/RW sebesar Rp 200 ribu dan Rp 300 ribu ini, menurut Adi, ya boleh saja kalau kekuatan anggaran kita cukup. Namun jangan sampai membuat APBD kita terkontraksi nantinya.
“Tentu perencanaan anggaran harus harus realistis sesuai kemampuan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi sudah ada kenaikkan insentif KSH, bunda Paud, Modin, RT/RW. Ini semua soal ketersediaan anggaran,” terang Adi.
Adi menambahkan, pemkot Surabaya saat ini menjadikan Balai RW sebagai tempat layanan masyarakat. Namun faktanya masih ada RW yang belum mempunyai balai.
“Ini yang harus kita dorong pembangunannya. Apalagi faktanya, masih banyak balai RW yang juga dipakai bersamaan dengan Paud. Ini harus dibagi fungsinya,” pungkas Adi.
BACA JUGA : DPRD Surabaya Dorong Pemkot Beri Tambahan Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh
Sementara Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, justru mengkritik rencana Wali Kota Eri Cahyadi untuk memberikan dana operasional kepada tiap RT sebesar Rp 200 ribu dan tiap RW sebesar Rp 300 ribu.
“Tambahan dana operasional untuk RT dan RW ini sangat tidak tepat. Sebab, saat ini pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak sanggup merealisasikan harapan wali kota,” terangnya.
Seharusnya, lanjut Machmud, penurunan belanja harus seimbang dengan penurunan pendapatan. Tapi ini kenapa menambah-nambah belanja yang tidak prioritas, kenapa tidak pendidikan saja, padahal dengan anggaran sekian itu bisa untuk membangun SMP Negeri,” kata Machmud.
BACA JUGA : DPRD Surabaya Minta Pemkot Berinovasi Atasi Sampah Organik
Menurutnya, wali kota merencanakan dana operasional ke 9107 RT dan 1360 RW yang tersebar di seluruh Surabaya, dengan total anggaran sekitar Rp 2,2 miliar dari APBD. Hal itu dirasa sulit terealisasi, sebab pendapatan Pemkot Surabaya yang tercantum dalam APBD 2023 murni sebesar Rp 11,2 triliun, hanya tembus di angkat Rp 10,8 triliun saja. (JM01)
