Pemerintah Resmi Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji 2021

0
64
Pemerintah Resmi Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji 2021
Pemerintah Resmi Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji 2021 (foto: istimewa)

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Pemerintah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 2021. Hal ini seperti disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi persnya yang disiarkan melaljui YouTube Kemenag RI, Kamis (3/6/2021).

Keputusan itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.

“Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” kata Yaqut.

Yaqut menjelaskan bahwa sampai Rabu (2/6/2021) kemarin, pemerintah belum mendapatkan kepastian soal pelaksanaan ibadah haji. Sementara batas waktu penutupan bandara Arab Saudi yakni pada 14 Juli 2021.

Meski belum ada kepastian, tetapi Pemerintah Indonesia sebelumnya terus melakukan persiapan. Namun, masih ada beberapa hal yang belum bisa sepenuhnya difinalisasi, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan down-payment, dan penyiapan dokumen perjalanan. Kemudian penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik, dan sebagainya.

Baca juga : Surabaya Diurutan Enam untuk Kota yang Punya Nilai Toleransi Tertinggi

“Yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari Pemerintah Arab Saudi. Demikian juga dengan penyiapan layanan akomodasi konsumsi dan transportasi darat jemaah haji di Arab,” lanjut Yaqut.

Dalam surat keputusan tersebut, tercatat ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji.

Diantaranya, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Sementara, dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19,” ujar Yaqut.

Baca juga : Ini Tips Aman Bersepeda Agar Terhindar dari Serangan Jantung

Adapun pertimbangan lainnya adalah, Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, pemerintah Indonesia butuh waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah telah berdiskusi dengan Komisi VIII DPR RI. Dari hasil diskusi DPR menyatakan menghormati keputusan yang diambil pemerintah.

Yaqut mengatakan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan para alim ulama, pimpinan-pimpinan ormas Islam, hingga biro perjalanan haji terkait hal ini.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi,” kata Yaqut.

Baca juga : Clungup Mangrove Conservation Sebuah Harmonisasi Antara Manusia dan Alam

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi sebelumnya juga telah melonggarkan aturan masuk ke negara itu terkait upaya mencegah penularan Covid-19. Namun, hanya 11 negara (Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang) yang dicabut larangan pembatasannya. Dan Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara itu. (JM01)