Menolak Disuntik Vaksin Covid-19 Bisa Masuk Penjara dan Denda Rp100 Juta

0
985
Menolak Disuntik Vaksin Covid-19 Bisa Masuk Penjara dan Denda Rp100 Juta
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej (foto: istimewa)

Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Rabu (13/1/2021) besok adalah hari dimulainya pelaksanaan vaksinasi secara massal untuk rakyat Indonesia. Dan semua rakyat harus menerima vaksinasi dan tidak bisa menolak, kecuali yang memang memiliki riwayat kesehatan tertentu.

Baca juga : Ini Kondisi Orang yang Tak Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Penolakan untuk di vaksin Covid-19 bisa berakibat ancaman pidana atau denda. Hal ini seperti disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, melalui YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia berjudul “Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi” yang diunggah pada Sabtu (9/1/2021).

“Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ungkapnya.

Pernyataan Eddy ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana di Pasal 93 disebutkan denda bagi yang melanggar atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan wilayah, akan bisa dipidana penjara dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Baca juga : Ini Aturan Terbaru Perjalanan Selama Masa PPKM

Ini bunyi pasal 93 UU No 6/2018: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Eddy juga menjelaskan, menerima vaksin merupakan kewajiban bagi masyarakat. Vaksinasi merupakan kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mendapatkan pemenuhan kesehatan secara layak. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat menghormati hak asasi setiap warga negara dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Dalam konteks ini maka mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi merupakan suatu kewajiban,” jelas Eddy.

Baca juga : Ini 11 Kab/Kota di Jatim yang Berlakukan PPKM Mulai 11-25 Januari

Dia menuturkan pemerintah wajib mewujudkan hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat kesejahteraan di bidang kesehatan, warga negara juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara seperti tertuang dalam pasal 28 UU 1945.

Lebih lanjut, pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan setiap warga orang wajib mewujudkan, meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya.

Pasal 153 UU No. 36/2009 menyebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat.

Eddy pun menjelaskan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda menjadi jalan terakhir yang ditempuh pemerintah.

Baca juga : PT Darmi Bersaudara Optimis Naikkan Target 50% dan Lakukan Right Isssue

“Sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan? Bersifat persuasif, dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan,” ungkapnya. (JM01)