Jakarta, JATIMMEDIA.COM – Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia.
Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka stunting ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan stunting.
Baca juga : GeNose Siap di Sebar Kemenhub di 44 Stasiun Jawa & Sumatra
“Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat,” ujarnya dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/1/2021), selepas rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran terkait.
Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya. Dan melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki target bahwa setidaknya dalam tiap tahun dapat diturunkan hingga 2,7 persen.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, penanganan stunting di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.
Baca juga : Pemerintah Gencarkan Gerakan Nasional Wakaf Uang
“Artinya, bahwa penurunan angka ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka stunting,” ucapnya.
Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka stunting ini. Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa mendatang.
BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu oleh sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah dan akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.
Baca juga : Yoko: Setelah Lihat Ibu Saya Operasi Ditanggung BPJS Kesehatan, Saya Jadi…
“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang angka stunting-nya masih tinggi betul-betul memiliki kesungguhan dalam upaya menangani hal ini,” tegasnya. (BPMI Setpres/JM01)
